Surabaya.NEODEMOKRASI.COM. Usaha mikro, kecil, (UKM) memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pandemi telah membuat pelaku usaha UKM menghadapi kendala yang sangat kompleks. Salah satunya, kendala permodalan yang membuat usaha tidak bisa berkembang. Berdasarkan data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), ditemukan ada 47,13% pelaku UMKM yang hanya mampu bertahan hingga Agustus 2020 sementara 72,02% usaha dmungkinkan tutup pada November 2020 lalu. Hal ini terjadi karena melemahnya ekonomi bangsa di tengah goncangan pandemi covid-19.
Kondisi keterpurukan ini memicu meningkatnya jumlah kemiskinan maupun krisis di semua aspek. Utamanya saat PPKM, di mana kebijakan social distancing membatasi gerak dan mematikan usaha pelaku usaha kecil. Sejatinya, kondisi yang menimpa masyarakat kita adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, hal paling krusial yang dibutuhkan saat ini adalah bentuk bentuk ikhtiar untuk membangkitkan ekonomi bangsa dan mendorong pelaku usaha skala mikro mampu bertahan di tengah pandemi dengan bantuan modal usaha.
Warung warung kecil dikampung kampung dan gang gang sempit di kota propinsi yang terjerat riba demi mempertahankan usaha kecilnya, adalah fakta pahit yang sebagian orang menutup mata. Mereka tak punya pilihan karena untuk bisa survived butuh suntikan modal usaha. Motivasi inilah yang awalnya melatarbelakangi Hj Lilik Hendarwati untuk mengucurkan program koperasi pinjaman non riba. Harapannya dengan penyaluran dana sosial ini mampu meringankan problematika ini dan menurunkan angka kemiskinan umat melalui pemberdayaan usaha mikro dari hulu hingga ke hilir.
“ Alhamdulillah ada lembaga sosial yang siap membantu program permodalan tanpa riba. Ikhtiar ini kami lakukan dengan modal pribadi, berupa solusi permodalan yang syar’i yang tak memberatkan serta menyemangati mereka untuk lebih giat berusaha selama pandemi . Kami yakin upaya yang kami sosialisasikan ini akan mampu meluaskan keberkahan dan kebermanfaatan maksimal dan membantu secara efektif bagi pelaku usaha warung kecil dan pedagang mikro. Nilainya tidak besar dari kisaran Rp 500 ribu-2,5 juta, tapi Insya Allah ini juga mampu mencegah mereka kembali terjerat hutang riba rentenir.” Tutur anggota DPRD Propinsi Jatim dari PKS ini
Politisi perempuan PKS satu satunya di Fraksi FPBN ini juga berharap terobosan ini juga akan mampu mengetuk, mengajak dan menstimulasi warga lain yang memiliki dana lebih agar terpanggil untuk ikut membantu warga yang membutuhkan , minimal warga yang tinggal di lingkungan terdekatnya.
“Selain solusi permodalan juga program assesment/ pendampingan oleh para relawan yang disebar di beberapa wilayah secara berkala baik bagaimana mengelola dan memaksimalkan modal maupun meningkatkan usaha sehingga hasilnya nanti akan membuat mereka semakin mandiri dan hidup dalam kondisi yang lebih baik. Harapan kami, program ini akan menjadi pemberdayaan ekonomi umat yang berkesinambungan, juga menghadirkan kebermanfaatan dan keberkahan nyata”, tambahnya.
Ibu 6 anak ini juga menambahkan, pelaksanaan program tanggung jawab sosial ini sudah dinikmati sekitar 150 kk dari 3 kelurahan yang ada di wilayah Surabaaya. Hal yang tak kalah penting, yakni program sosialisasi untuk merubah mindset para korban PHK agar bisa memiliki semangat dan motivasi tinggi untuk beralih berwirausaha secara mandiri. Sehingga ia mampu berperan membantu mengurangi jumlah pengangguran dan penyandang kemiskinan. Juga mensupport semangat menciptakan pasar, sehingga bisa bangkit dan berkontribusi terhadap program pemberdayaan ummat.(nora)