Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Pemerintah merencanakan untuk menerapkan kebijakan satu harga untuk beras, menggantikan sistem harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium dengan hanya satu harga maksimum. Rencana ini bertujuan untuk mengatasi disparitas harga dan maraknya praktik beras oplosan yang merugikan konsumen.
” Tapi itu juga akan jadi masalah karena sebetulnya kualitasnya. Yang premium itu kan sebetulnya sudah punya pasar tersendiri. Nantinya orang yang menengah ke atas memang butuh beras mahal sehingga mereka juga harus dilayani untuk orang-orang yang menengah ke atas”ujar anggota komisi B, Khusnul Khuluq.
Bahkan menurutnya, ini membutuhkan syarat setidaknya pemerintah harus ketat untuk mengontrol biar tidak terjadi lagi kasus oprosan. Kemarin kan sudah 212 merk . Dan itu udah tanggung-tanggung kan, cukup besar itu 212. dan sudah didistribusikan cukup luas.
“Terkait beras yang medium ini memang pemerintah harus punya peran yang luar biasa, karena ini yang banyak digunakan oleh masyarakat kita. Mungkin bisa 70 persen masyarakat kita ini. karena kemampuannya hanya sampai ke situ Kalau nanti tidak ada klasifikasi beras. Saya khawatir malah berasnya menir itu yang dicampurkan dengan beras medium ini. Beras yang dikeluarkan ke masyarakat nanti, harganya campuran medium-premium, tapi berasnya di bawah medium nanti. dan menyusahkan .” jelas politisi PKS ini.
Pihaknya berharap agar pemerintah rajin melakukan operasi pasar untuk mengontrol harga beras supaya harga terjaga tetap stabil .
” Kalau memang mau menerapkan satu harga beras, maka kontrol kualitas ini tetap. Yang kedua, HET itu harus dijaga. Kalau HET-nya misalnya Rp14.000, ketika di pasar itu sudah di atas itu pemerintah harus melakukan operasi pasar. ” tambahnya.
“Ketentuan tidak ada klasifikasi medium dan premium itu. Hanya satu harga berarti yang premium ditiadakan d isemua klasifikasi beras . Kalau memang kayak gitu, yang medium ini nanti yang HIT-nya harus dijaga , jadi jangan sampai HIT ini melebihi. ketentuan. Sekali lagi kalau memang di atas HIT, pemerintah harus segera melakukan operasi pasar.”tanbahnya.
Anggota Komisi B DPRD Jatim ini juga merasa prihatin dengan mahalnya harga beras yang beredar di pasangan mengingat kondisi masyarakat yang saat ini masih dalam situasi keterpurukan ekonomi. Belum harga komponen sembako yang lain seperti gulaiyang tetap mahal. Di sisi lain petani tebu menjerit karena harga tebu murah. Tapi harga tebu di pasaran tetap mahal. Tapi sembako semuanya merata mahal, termasuk minyak, semuanya melonjak tinggi.
Ya makanya ya harus disuarakan ya, kita apalagi kalau misalnya melihat masyarakat miskin ya, itu kan sangat-sangat kasihan untuk beli beras kan, ngoyo-ngoyo. ya Itu kan sekarang belum masak nasi aja sudah mahal Belum memasak, buat nasinya aja sudah mahal sehingga tidak mampu membelikannya kelengkapan konsumsi lainnya.
“Jadi, walaupun ada alternatif, misalnya porang dijadikan beras itu kan harganya jauh lebih mahal. dari beras. Jadi, ada teman yang cerita itu. kalau keinginan pemerintah akan ada alternatif beras dari porang yang dijadikan beras .jadi diproduksi dengan butiran-butiran beras tapi harganya jauh lebih mahal, karena produksi porang memang juga belum optimal. Aturan pemerintah harusnya bagus, artinya ketentuan pemberlakuan harga beras ini tidak memberatkan, ada dampak untuk meringankan masyarakat sebenarnya.” ujarnya.
“Munculnya kasus bukan hanya harga yang dipermainkan, tetapi kan juga kualitas bobotnya dikurangi. Kalau di dalam hukum Islam itu sangat dilaknat para pedagang yang curang. Iya Dagang ini jual dari produksi. Jadi dia hanya menjual yang sudah dibungkus 5 kiluan, isinya berapa dia enggak tahu, dikurangi apa enggak, mereka enggak tahu. Jadi yang jualan beras ini juga korban.”tambahnya.
Jadi intinya , pemerintah diminta tegas menentangkan HET. Kalau di pasaran di atas HET, masyarakat harus protes juga. biar pemerintah melakukan operasi perusahaan dan pasar. ( nora)