Sidoarjo. NEODEMOKRASI. COM. Penyerahan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2026 dan
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kinerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
sebagai Penguatan SAKIP Kabupaten Sidoarjo
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2026 serta Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Selasa pukul 09.00 WIB.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen pengendalian
kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo, Subandi menegaskan bahwa SAKIP
merupakan bagian penting dalam siklus sistem instansi pemerintah yang berfungsi
mengukur secara objektif komitmen perangkat daerah hingga kecamatan dalam
pencapaian target kinerja, sekaligus menjadi dasar evaluasi atas keberhasilan
maupun ketidaktercapaian target pembangunan.
Berdasarkan hasil evaluasi, capaian nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo menunjukkan
tren penurunan, yaitu 77,26 (2019), 78,38 (2020), 78,97 (2021), 78,96 (2022), 77,50
(2023), 75,64 (2024), dan 71,16 pada Triwulan II Tahun 2025. Penurunan tersebut
dipengaruhi oleh masih rendahnya kinerja pada empat komponen utama SAKIP, yaitu
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal,
serta belum optimalnya budaya kinerja dan orientasi hasil.
Pada hasil evaluasi pula, beberapa perangkat daerah dengan nilai SAKIP tertinggi diharapkan tidak berpuas diri dan terus bersemangat dalam mengamban tugas negara. Lima perangkat daerah dengan nilai SAKIP tertinggi diantaranya, RSUD Notopuro (92,29), Inspektorat (88,7), Sekretariat Daerah (88,29), BKD (86,56),
Bappeda (85,76). Sedangkan perangkat daerah dengan nilai terendah harus terus
berbenah dan mengevaluasi diri terutama pada internalnya. Kelima perangkat tersebut
diantaranya Kecamatan Balongbendo (79,43), Dinas Perhubungan (79), Satpol PP
(78,52), Bakesbangpol (78,31), dan Kecamatan Krembung (78,08).
Subandi menekankan bahwa pencapaian kinerja harus dilaksanakan secara
bertanggung jawab, berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat, serta didukung penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif dinilai menjadi faktor pendukung dalam peningkatan kinerja dan capaian SAKIP.
Sebagai bentuk penguatan pengendalian kinerja, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
akan melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan. Perangkat
daerah yang tidak menunjukkan peningkatan kinerja akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mutasi jabatan. Evaluasi dan koreksi SAKIP juga dilakukan secara menyeluruh pada setiap akhir tahun anggaran.
Untuk mendukung perbaikan implementasi SAKIP, staf ahli Bupati dilibatkan dalam
memberikan kajian dan pendampingan kepada perangkat daerah. Selain itu,
optimalisasi peran perangkat daerah juga didorong, antara lain Dinas Perhubungan
terkait pengelolaan parkir dan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pemanfaatan dashboard retribusi guna memantau peningkatan pendapatan daerah.
Melalui pelaksanaan perjanjian kinerja perangkat daerah dan penyerahan kerja sama PPPK paruh waktu ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah serta mewujudkan pelayanan
publik yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.*