Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Surabaya masa bakti 2025-2029 resmi dikukuhkan di Gedung Wanita Candra Kencana, Senin (6/10). Dalam kesempatan tersebut, Penasihat DWP Kota Surabaya Rini Indriyani, memberikan arahan mengenai pentingnya kesederhanaan, penolakan gaya hidup mewah (flexing), serta fokus utama pada penguatan internal, keluarga aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan perempuan.
Bunda Rini Indriyani mengingatkan seluruh anggota DWP, yang merupakan istri ASN dan ASN perempuan untuk menjaga marwah Pemkot Surabaya. Penjagaan marwah ini diwujudkan dengan menjadi perempuan yang bermartabat, elegan, dan sederhana.
“Elegansi itu tidak diukur dari pakaian mewah, tas bermerek, atau sepatu mahal. Elegansi adalah kesederhanaan dan kemampuan untuk menempatkan porsi diri dengan tepat dalam setiap situasi. Kita harus bisa menempatkan posisi, apakah saat hadir di masyarakat, maupun di acara lainnya,” kata Bunda Rini Indriyani.
Menurut Bunda Rini Indriyani, penguatan internal dan keluarga menjadi prioritas utama DWP saat ini. Ia mendorong agar program kerja DWP fokus untuk mengidentifikasi dan menangani masalah kesejahteraan di kalangan keluarga ASN, termasuk potensi isu stunting, kurang gizi, hingga keluarga yang belum sejahtera.
Selain itu, ia menekankan tanggung jawab ganda seorang istri dalam organisasi tidak menggeser tugas di rumah. Program DWP ke depan harus berfokus pada penguatan keluarga untuk menjaga keharmonisan guna meminimalkan risiko perceraian atau miskomunikasi, yang dipicu oleh tingginya ritme kerja ASN di Pemkot Surabaya.
“Ketika seorang istri bisa menjaga marwah suami dan mendoakan keselamatannya, tugas suami akan dimudahkan, dan rumah tangga akan berjalan harmonis,” imbuhnya.
Senada dengan arahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto, yang mewakili Wali Kota Eri Cahyadi, mengingatkan bahwa pengukuhan ini adalah momen penting untuk kembali memperkuat komitmen bahwa wanita adalah penopang utama atau support system.
“Hal penting yang perlu diingat, bahwa ketua memiliki peran sebagai koordinator, tetapi secara kesetaraan, semua anggota memiliki suara yang sama,” jelas Lilik.
Ia berpesan agar setiap pengambilan keputusan harus didahului koordinasi dengan penasihat, baru kemudian berdiskusi untuk mencapai mufakat. “Dalam pengambilan keputusan, langkah yang harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan penasihat. Setelah itu, berdiskusi dengan anggota lain untuk mencapai kesamaan pandangan dan mufakat sebelum sebuah keputusan dikeluarkan,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua DWP Kota Surabaya yang baru, Dameria Triana Ambuwaru, menyampaikan komitmennya untuk menjalankan inovasi yang mendukung arahan tersebut, khususnya di bidang pemberdayaan wanita. “Prioritas kami adalah penguatan internal, penguatan keluarga, dan pemberdayaan wanita, sambil tetap bersinergi dengan program Pemkot Surabaya,” kata Dameria sapaan akrabnya.
Inovasi utama yang akan diluncurkan adalah Toko DWP dengan nama Daya, yang diambil dari kata Berdaya. Program ini bertujuan mewadahi anggota yang memiliki usaha dan membantu mereka berjualan secara daring (online) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial.
“Selain itu, DWP akan membuat Ruang Podcast sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi dengan organisasi wanita lain seperti PKK, Dekranasda, dan GOW,” pungkas Dameria.(dan)