Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya terus memperkuat komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan transparan. Oleh karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung melakukan verifikasi data penerima bantuan dalam Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang digelar di RW 5 Wonorejo, Kelurahan Tegalsari, Jumat (11/9).
Dalam paparannya, Eri menegaskan tidak lagi menjadikan pengkategorian desil sebagai satu-satunya acuan tunggal untuk penyaluran bantuan, melainkan beralih pada verifikasi faktual yang melibatkan partisipasi aktif seluruh warga dan pemuda setempat.
Pada muskel tersebut, verifikasi data dilakukan secara terbuka di hadapan seluruh warga RT 9 RW 5 Wonorejo. Seluruh peserta yang hadir diajak menyisir satu per satu daftar nama calon penerima bantuan untuk memastikan kelayakannya.
Untuk menjalankan program ini, Eri juga menggandeng jajaran Karang Taruna Arek Surabaya Asli (Arsas) untuk mengawal keterbukaan data di lapangan. “Saya ingin melibatkan anak-anak muda untuk ikut menentukan siapa yang berhak menerima. Saya tidak lagi menentukan sendiri, dan saya tidak mau hanya melihat desil. Nanti yang paling menentukan adalah kesepakatan warga,” ujar Eri usai melakukan muskel dengan warga.
Melalui proses pengecekan langsung, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian data di lapangan, seperti warga yang sudah pindah rumah tetapi masih terdaftar, hingga warga yang secara domisili tidak lagi tinggal di Surabaya. “Dari temuan tersebut, kami langsung mencoret nama yang tidak memenuhi syarat agar alokasi anggaran dapat dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Wali kota yang akrab disapa Cak Eri ini, menerangkan bahwa dalam penentuan penerima bansos ada skala prioritas yang ditetapkan. Pertama, warga Surabaya yang berdomisili tetap, tidak memiliki aset rumah (masih menyewa/kontrak), tidak memiliki kendaraan motor, serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Kedua, warga yang memiliki aset seperti barang elektronik berlebih atau kendaraan akan dimasukkan ke dalam peringkat penerima bantuan tingkat bawah (bukan prioritas utama). “Untuk lansia yang tinggal sendiri namun memiliki anak berkecukupan, kami mendorong peran tanggung jawab keluarga terlebih dahulu sebelum memberikan intervensi bantuan pemerintah,” imbuhnya.
Eri menegaskan, bagi warga yang tidak berdomisili di Surabaya atau tidak aktif dalam kegiatan kemasyarakatan tidak diprioritaskan dalam program bantuan. “Kami ingin mereka yang benar-benar membutuhkan, itu yang menerima bantuan,” tandasnya.
Terakhir, wali kota berharap model verifikasi transparan berbasis Muskel ini dapat diaplikasikan di seluruh wilayah Kota Surabaya untuk mewujudkan tata kelola kota yang adil, gotong royong, dan sejahtera.(dan)