Mojokerto.NEODEMOKRASI.COM. Guna memperkuat integritas dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari prilaku korupsi merupakan syarat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Di tengah meluasnya tuntutan terhadap pelayanan publik yang baik dan transparan menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Transparansi atau keterbukaan informasi oleh jajaran kepemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik).
Keterbukaan informasi tersebut, tentunya akan memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Untuk tujuan inilah, DPRD Kota Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri Mojokterto menyepakati MOU tentang upaya mewujutkan Kota Mokokerto menuju kota yang bersih dan bebas korupsi.
Pemberantasan kejahatan korupsi tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari KPK, Kepolisian dan Kejaksaan akan tetapi menjadi tanggung jawab semua lembaga dan masyarakat, tidak terkecuali lembaga DPRD. Lembaga legislatif yang memiliki 3 fungsi yaitu penganggaran, pengawasan dan pembentukan peraturan daerah, juga berkontribusi dalam upaya preventif dalam pencegahan kejahatan korupsi sehingga diperlukan penguatan lembaga baik tata kerja, manajemen maupun payung hukum.
Agenda penandatanganan MoU digelar pada Selasa (11/2/2025) di Aula Kantor Kejari Mojokerto yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Eri Purwanti bersama 25 anggota DPRD kota Mojokerto. Dari pihak Kejari Mojokerto dihadiri langsung oleh Kepala Kejari Kota Mojokerto Bobby Ruswin S.H, M.H,p
“Tujuannya adalah dalam melaksanakan kinerja kedewanan akan ada pendampingan dari Kejaksaan Negeri kota Mojokerto, agar apa yang kami lakukan nanti betul-betul tidak menyalahi aturan dan regulasi” kata Ketua DPRD Kota Mojokerto, Eri Purwanti.
Lebih lanjut, orang nomo rsatu di DPRD Kota Mojokerto ini menjelaskan bahwa ke depan secara tehnis setiap kegiatan DPRD kota Mojokerto akan ada pendampingan dari pihak Kejaksaan Negeri kota Mojokerto. Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk menanamkan kesadaran dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.
“Baik mulai pembahasan anggaran, legal drafting sampai rencana penyusunan Raperda nantinya kita akan berkomunikasi lebih intensif dengan pihak kejaksaan” tambahnya.
Pentingnya penandatanganan MoU tersebut merupakan bentuk sinergitas yang dijalin antara DPRD Kota Mojokerto dengan Kejari Kota Mojokerto dalam rangka untuk mempertegas kebijakan yang dihasilkan nantinya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas sebagai pertangungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah mengacu aturan dan tidak ada celah korupsi. Kerja sama ini diharapkan bisa menjadi langkah konkret guna mewujudkan pemerintahan yang bersih,” ujar Eri Purwanti.
“Kami siap mendukung langkah-langkah pencegahan korupsi dengan memberikan pendampingan hukum serta pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintahan.” kata Bobby Ruswin, S.H, M.H, Kepala Kejari Kota Mojokerto.
Isi kesepakatan MoU ini antara lain mencakup bentuk kerja sama terkait pendampingan hukum, edukasi pencegahan korupsi dan bersinergi dalam kegiatan-kegiatan di DPRD Kota Mojokerto serta permohonan pendampingan hukum dan legal drafting (proses penyusunan dokumen hukum).
“Dengan adanya MoU ini, diharapkan Kota Mojokerto semakin maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, berintegritas dan berwibawa” kata Kajari Kota Mojokerto Bobby Ruswin(nora/Adv)