Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pendaftaran Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1448 H/ 2027 M resmi dibuka dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 5-10 November 2026. Pendaftaran ini mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Pasalnya seleksi PHD akan menentukan kualitas pelayanan jemaah haji di tanah suci. Untuk itu, ia meminta para calon peserta seleksi PHD benar-benar mempedomani persyaratan dan berbagai tahapan yang harus dilalui.
Menurutnya hal ini penting agar calon peserta memahami kebutuhan dan kriteria yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. “Tahapan, persyaratan, alur dan ketentuan harus benar-benar dipedomani bagi para calon peserta Seleksi PHD,” kata Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (9/11).
Gubernur Khofifah menekankan, keberadaan PHD bukan sekadar memenuhi kebutuhan personel pendamping, melainkan menjadi bagian penting dari upaya memastikan jemaah memperoleh pembinaan, pelayanan, dan pelindungan selama menjalankan ibadah haji.
Menurutnya, petugas haji harus memiliki kesiapan fisik, mental, kemampuan komunikasi, kompetensi, serta komitmen pengabdian yang kuat. Terlebih, pelayanan perlu memberikan perhatian terhadap jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi.
“Petugas Haji Daerah harus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen untuk melayani. Yang kita utamakan adalah bagaimana jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, sehat, dan memperoleh pendampingan yang optimal,” pesannya.
Untuk Jawa Timur sendiri total alokasi PHD sebanyak 121 orang. Terdiri dari 91 orang pelayanan umum dan 30 orang pelayanan kesehatan. Alokasi tersebut tersebar di 38 kabupaten-kota sebanyak 108 orang, ditambah alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 13 orang untuk pelayanan umum dan kesehatan. Sebanyak 13 kuota untuk Provinsi Jawa Timur dibiayai oleh APBD Jatim. Alokasi ini disiapkan untuk melayani estimasi 42.051 jemaah haji asal Jawa Timur yang tergabung dalam kloter dari seluruh kabupaten-kota.
Bidang pelayanan umum berfokus pada pendampingan dan dukungan pelayanan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji, sehingga membutuhkan petugas dengan kemampuan manajerial, komunikasi, dan pelayanan yang baik. Sementara bidang pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi dokter atau tenaga keperawatan yang memenuhi persyaratan profesi.(dan)