Sidoarjo. NEODEMOKRASI.COM. Menurut H. Muhammad Khulaim Junaidi, S.P., M.M, anggota Komisi C dari Fraksi PAN DPRD Provinsi Jatim yang berangkat dari Dapil Jatim 2, Sidoarjo, Sidoarjo memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan yang sama setara dengan kota Surabaya. Selain memiliki produk unggulan daerah juga destinasi wisata yang tak kalah menarik. Namun potensi ini kurang mampu dilirik wisatawan maupun investor karena belum dikelola dan ditata dengan strategis dan baik. Ditambah tingginya kemacetan di beberapa titik jalur utama menuju Sidoarjo, ini menjadi kendala utama yang segera mungkin harus dicarikan solusinya.
“Penataan dan pengelolaan PKL yang teratur. Ada klasterisasi untuk jenis produk unggulan dan disesuaikan kebutuhan segmen menengah ke atas, ada gerai di mall-mall yang tertata rapi seperti di Surabaya. Selain menarik wisatawan, investor akan tertarik menginvestasikan dananya di sini,. Nantinya juga ada retribusi untuk permerintah daerah. Jadi baik masyarakat yang menginginkan produk branded tertentu tidak harus ke Surabaya karena yang dibutuhkan sudah tersedia di sini” kata politisi PAN ini.
Persoalan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat Sidoarjo, kemacetan, infrastruktur yang belum rampung, mengembangkan iklim enterpreneurship warga masyarakat Sidoarjo, dan pengadaan fasum warga disampaikan dalam dalog santai saat reses hari pertama dalam rangkaian program Reses III Tahun 2022 H. Muhammad Khulaim Junaidi, S.P., M.M yang digelar di kediaman bapak H. Rofiq, di perumahan Mentari Bumi Sejahtera , Kalipecabean, Candi, Sidoarjo.
Dalam reses ini dihadiri sekitar 125 orang yang terdiri dari struktural pengurus desa, tokoh masyarakat, pemuka agama, pelaku UMKM dan warga masyarakat sekitar. Dalam kesempatan itu warga menyampaikan aspirasi untuk bantuan tambahan pavingisasi dan pengurusan legalitas lahan yang akan difungsikan untuk pembangunan balai desa RW 5, Perumahan MBS, Candi , Sidoarjo. Usulan ini disanggupi Khulaim untuk segera merealisasikannya dalam waktu dekat.
Khulaim juga menyoroti tingginya kemacetan di wilayah Sidoarjo, terutama di kawasan Aloha. Dan beberapa wilayah strategis dalam kota lainnya. Proyek besar Pemprov Jatim yang mangkrak seperti Puspa Agro, belum rampungnya pembangunan frontage, pembangunan pengelolaan sampah TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) untuk sampah pasar dan rumah tangga. Akses Lingkar Timur Sidoarjo, Tata kelola PKL yang masih semrawut. Semuanya bermuara pada pembenahan infrastruktur yang saat ini masih berjalan. Karena jika problem kemacetan teratasi, ekonomi dipastikan lancar, dan diminati investor. Arus Perekonomian Sidoarjo terkendala traffict Aloha. Juga penataan PKl yang belum tersentralisasi.
“ Jika persoalan kemacetan teratasi, saya yakin pertumbuhan ekonomi akan lancar. Kesejahteraan masyarakat Saidoarjo juga akan meningkat. Kita harapkan program mengurai kemacetan di wilayah Sidoarjo dengan membangun insfrastruktur jalan dari dana yang dialihkan dari pembangunan fly over bandara yang mencapai 9 Triliun itu. Kalau PKL memang sudah banyak, tapi hanya untuk warga masyarakat lokal. Harusnya dibuat khusus kalangan menengah ke atas, sehingga mampu menarik animo wisatawan maupun invertor. Bagaimana UMKM bersinergi mampu menunbuhkan jiwa jiwa entrepreurship baru, sehingga bisa tumbuh bersama antara pengusaha mikro, kecil, menengah dan besar.” jelasmya.
Lebih lanjut Khulaim juga berharap warga masyarakat di daerah dapil terbuka dalam menyampaikan aspirasi demi kemajuan pembangunan di daerah yang merata.
“Reses merupakan kewajiban anggota dewan yang harus dilakukan tiap 3-4 bulan sekali yang tujuannya menyerap aspirasi masyarakat. Tidak hanya kalau menjelang waktu kampanye saja. Kami membantu Gubernur mendistribusikan program program pemerintah. Tentu ada dana hibah jasmas yang akan kita bagi secara bergiliran. Karena pihaknya berkomitmen untuk mewujutkan pembangunan dan program sosial di wilayah yang tidak tersentuh oleh Pemprov Jatim dan Pemkab Sidoarjo. Bantuan menyasar lembaga dan program program kemasyarakatan di wilayah Sidoarjo. Seperti di Surabaya banyak bangunan yang tumbuh pesat di luar pembiayaan APBD” jelasnya mencohtohkan.” tutupnya.(nora)