Surabaya. NEO DEMOKRASI. COM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil meraih Penghargaan Terbaik I , Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Capaian ini didasarkan pada sejumlah detail konkret dan fakta penting yakni terkait
Penurunan Angka Pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur berhasil ditekan menjadi 3,55 persen per Februari 2026, yang jauh lebih baik daripada rata-rata nasional.
Insentif Fiskal: Berkat keberhasilan program pembangunan yang berdampak nyata ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan dana insentif sebesar Rp3 miliar.
Gubernur Khofifah menyatakan bahwa pencapaian ini adalah hasil sinergi berbagai elemen—pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat—melalui penguatan SDM, pendidikan vokasi, serta perluasan lapangan kerja.
“Jadi kalau kita melihat pengangguran terbuka yang ada di Jawa Timur ini ya kita berpatut untuk apresiasi karena setiap tahun itu. Ternyata ada penurunan. Terjadi penurunan yang pasti. “kata DR Achmad Iwan Zunaih, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur.
Politisi NasDem ini menjelaskan lebih jauh bahwa potensi yang dimiliki daerah Dapil X meliputi Kabupaten Gresik dan Lamongan cukup baik dalam mengelola pengangguran, sehingga terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya.
” Tetapi khusus untuk pengangguran itu masih relatif agak tinggi, dibanding rata-rata daerah lain, 38 daerah lain di Jatim . Memang kalau kita melihat kompetensi apa namanya realita yang ada di lapangan di Lamongan itu khususnya itu memang ya perlu semacam effort yang cukup besar dari pemerintah dalam rangka menurunkan jumlah-jumlah pengangguran itu. Nah itu kenapa? Satu, yang pertama terkait masalah alam. Alam di Lamongan ini ada beberapa kecamatan yang mana kecamatan itu setiap tahun itu menjadi langganan bencana.” kata politisi NasDem ini.
Dijelaskan ya lebih Juah bahwa tidak mungkin bisa dilakukan atau carikan solusi oleh Pemkab semuanya. Tapi harus ada semacam kolaborasi program yang dilakukan antara Pemkab, Pemprov, sama pemerintah pusat.
“Sebenarnya kalau saya lihatnya itu ada juga karena faktor ini sehingga terjadilah istilahnya itu bertambahnya pengangguran terbuka meskipun industri-nya sangat banyak. Seperti yang terjadi di pantura itu, industri perkapalan, industri perikanan, dan lain-lain, itu tidak semuanya bisa berjalan dengan baik, karena memang kondisinya, kondisi ekonomi secara global seperti ini. ” jelasnya.
“Kondisi ekonomi makro maupun mikro di Indonesia ini itu juga sangat berpengaruh kepada. Industri yang ada di Lamongan ., Sehingga masih belum mencapai batas produktivitas yang cukup signifikan. “. tambah sekretarisv Fraksi NasDem DPRD Jatim ini.
“Yang pertama itu, artinya kalau memang pemerintah itu bisa mengurangi jumlah pengangguran terbuka itu satu sebenarnya. Daerah-daerah yang sekiranya itu menjadi bencana alam itu harus menjadi prioritas utama. Karena itu apapun juga pasti akan mempengaruhi. Karena ketika orang ingin bekerja di pertanian, di pertambahan, itu kan perikanan itu tidak akan mungkin bisa maksimal. Karena itu ada resiko bencana tahunan.”jelasnya.
Mendata utama yakni problem kekurangan air ketika musim kemarau. Ada banyak mayoritas daerahnya itu kering dan kesulitan air. Meskipun Industri-industri cukup banyak yang ada di Lamungan tapi tidak bisa merata dan menyebar ke seluruh area Lamungan . Hanya daerah tertentu, apalagi itu dipengaruhi oleh kondisi makro dan mikro ekonomi secara umum.
“Yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. menggandeng investor tapi kondisi alam itu harus segera diselesaikan. Harus ada program kolaborasi antara kabupaten, provinsi dan pusat. Karena itu jumlahnya besar dan butuh effort.
Terkait standar edukasi dan lain-lain. Untuk Lamongan insya Allah tidak masalah. Karena Lamongan itu termasuk kabupaten yang memiliki jumlah sekolahan, pondok, kampus, sangat banyak banget . Sehingga dari sisi IPM itu sebenarnya, tidak ada masalah. Jadi saya rasa untuk istilah penyebab awal, yang paling pertama, faktor alam memberikan pengaruh besar. Jika tidak ada musibah seperti itu, orang akan berkesempatan kerja itu lebih terbuka lagi.”
Menurutnya, solusi yang paling ideal sebenarnya effort pemerintah itu harus yang pertama ditujukan itu menyelesaikan penyebab utamanya. Istilah Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih. atau menghilangkan sesuatu yang menyebabkan permasalahan, mencarikan solusi terhadap permasalahan, itu harus didahulukan.
“Semua struktur. harus dilalui tetapi paling tidak itu fokus juga ke situ . Solusinya bagaimana untuk yang menanggulangi masalah alam tadi itu? Ya tentunya pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu harus mampu dan membuka program-program kerjasama, karena itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi walaupun secara IPM ya, dari sisi pendidikan, kalau kesempatan berpendidikan sih insya Allah Lamongan banyak lah kan di sana itu. Cuman orientasinya sekarang artinya fokus pendidikan itu. Pemerintahan Lamongan itu juga harus memfokuskan diri. Sekolah-sekolah yang sifatnya vokasi, program-program pelatihan, SMK-SMK itu harus mendapatkan pendampingan yang cukup baik, intensif.
“Intensif menurutku Jangan sampai SMK, tetapi ilmu yang didapatkan oleh siswa itu adalah, itu pengetahuan sosial saja. Tapi harus SMK benar benar praktikum yang link and match dengan kebutuhan industri. Fokus juga diarahkan ke situ Alhamdulillah Jadi SMK itu sudah tidak lagi menjadi penyumbang terbesar TPT. ” pungkasnya.(nora)