Surabaya, NEODEMOKRASI.COM Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan kredibel merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Keberadaan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran yang semakin strategis sebagai penyedia data yang menjadi rujukan berbagai sektor pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (28/7) malam.
Rakornas yang berlangsung sejak 25 Juli 2026 tersebut menjadi forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, menyusun langkah mitigasi. Sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan ekonomi nasional.
Di hadapan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran kepala BPS provinsi dan kabupaten-kota se-Indonesia, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah bertumpu pada data statistik yang disediakan BPS. “Kepada seluruh insan BPS, hari ini tidak ada rapat strategis tanpa pimpinan BPS. BPS ini institusi mainstream, rapat pertanian itu BPS, pembangunan, perumahan infrastruktur, energi hingga kemiskinan butuh BPS. Luar biasa,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, posisi strategis tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh insan BPS untuk terus menjaga kualitas data yang dihasilkan. Sebab, setiap angka statistik yang disusun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Jadi sebetulnya positioning ini harus menguatkan semangat panjenengan semua insan BPS. Bahwa hari ini negeri ini untuk merancang bangun berbagai program mereka membutuhkan BPS. Ini suara hati yang asli bahwa panjenengan semua saat ini very very important person,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Khofifah juga mengapresiasi Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati beserta seluruh jajaran yang terus bekerja keras menghadirkan data berkualitas di tengah kompleksitas wilayah Jawa Timur.
Khofifah juga sangat mengerti bahwa Jawa Timur memiliki tantangan tersendiri karena merupakan provinsi dengan jumlah daerah administratif terbanyak di Indonesia, yakni 38 kabupaten/kota, serta karakteristik ekonomi yang sangat beragam.(dan)