Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Anggota DPRD Provinsi Jatim dari partai Nasdem H Mohammad Nasich Aschall M. Pd mengatakan upaya untuk memgurangi tingkat kemiskinan di wilayah Madura dibutuhkan program prioritas yang menyasar masyarakat yang benar benar miskin.
” Target mencapai 5 persen nasional itu secara pembagian. bisa terwujud atau tidaknya Itu dilakukan program Pemerataan. Karena kalau berbicara angka kemiskinan Indonesia itu kan terdiri dari banyak pulau Pulau, daerah, provinsi, dan lain-lain. Sehingga , 5% itu harusnya juga dengan program prioritas. Yang disediakan pemerintah dan dilakukan oleh pemerintah pusat ” ujar pria yang juga menjabat ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Jatim ini.
Menurutnya, yang dilakukan harusnya melalui skema prioritas. Karena berbicara statistik angka kemiskinan itu kan ada rate paling tinggi atau paling rendah sehingga melalui skema prioritas program yang diaplikasikan bisa mengena dan tepat sasaran.
Dalam konteks Madura ia berpendapat bahwa supaya tepat sasaran penurunan angka kemiskinan ini itu benar-benar menyasar kepada masyarakat miskin. Madura itu juga harus menjadi bagian dari prioritas untuk pengentasan kemiskinan ini. Tentu pemerintah provinsi dalam hal ini juga harus aktif memberikan data-data terbaru. Terkait angka kemiskinan yang ada di Jawa Timur
“Jangan sampai kemudian tidak ada laporan kepada pemerintah pusat Bahwa kondisi Jawa Timur itu tidak dalam pemetaan yang jelas.” kata politisi Nasdem ini.
“Jadi Madura kita harapkan melalui Provinsi Jawa Timur bisa tersampaikan potretnya itu seperti apa. Ngomong kemiskinan bukan hanya ngomong tentang ekonomi masyarakat bawah, tetapi ngomongin banyak hal. Tentang minimnya fasilitas, minimnya sarana-prasarana, terutama di dalam aspek pendidikan. ‘ jelasnya.
Terutama mengacu data terkait angka kemiskinan yang cukup tinggi di Madura Kontribusi sebagai anggota Dewan harus bisa meningkatkan itu semua, termasuk meningkatkan angka IPM.
“Selaku ketua fraksi tentu akan terus mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur” tambahnya
“Karena posisi kita adalah menganggarkan bersama . Maka di sini ya, fraksi Jawa Timur ingin memastikan bahwa anggaran yang dibuat oleh pemerintah provinsi itu benar-benar peruntukannya untuk masyarakat miskin.”ujarnya.
“Jadi dalam hal ini ya bicara tentang sosial dan bicara tentang pendidikan serta infrastruktur yang ada itu memang harus benar-benar dipastikant menjadi skala prioritas.. Yang dioptimalisasi bukan hanya sekedar mempercantik yang sudah indah, memperbaiki yang sudah baik. Ya, Madura ini tidak dalam kondisi yang baik. IPM nya kan rendah. Tidak hanya faktor masyarakat miskin tapi berbagai sektor.
“Angka kemiskinan ini bisa berubah ketika langkah konkret dilakukan oleh Pemprov. Dari berbagai sektor, dari berbagai lini Karena pengaruh kemiskinan ini kan dipengaruhi oleh pendidikan juga Kemudian dipengaruhi oleh sarana-prasarana dan lain-lain Jadi saya kira ini yang harus benar-benarD diperhatikan. Dan fraksi Nasdem atau saya selaku wakil dari Madura Ya dalam hari ini ingin menagih janji Ketika ibu ngomong dalam janji politiknya spesifik tentang Madura Nah itu harus benar-benar ditagih, karena apapun pembangunan yang ditujukan kan butuh percepatan.
‘ Ketika semua dilakukan melalui verifikasi yang jelas, saya kira tidak ada program yang tidak tepat. Dilakukan melalui seleksi yang benar, tidak asal-asalan, benar-benar melihat kondisi di bawah, misalkan di satu desa, kira-kira di situ apa persoalannya. Sehingga keberadaan BUMDES bisa menjadi solusi, itu saya kira juga harus lebih diseriusi lagi, bukan hanya dalam konteks bagaimana membuat kebijakan serta membuat regulasi aturan, tetapi berdasar kepada bagaimana kondisi masyarakat yang ada di bawah. ‘ tutupnya. (Nora)