Jakarta, NEO DEMOKRASI.COM. Penguatan tata kelola dan sistem pengawasan yang efektif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas, integritas, serta keberlanjutan industri perbankan di tengah dinamika ekonomi dan perkembangan regulasi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan pertukaran wawasan antara regulator, akademisi, praktisi, serta pelaku industri guna memperkaya perspektif dan memperkuat implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) di sektor perbankan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), Prof. M. Mas’ud Said, berkesempatan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan One Day Workshop yang diselenggarakan oleh Infobank Institute di Jakarta pada hari Kamis (18/6). Kegiatan tersebut mengangkat tema mengenai tata kelola perbankan dan optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Komisaris dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan yang semakin kompleks.
Dalam forum tersebut, Prof. M. Mas’ud Said berbagi pandangan bersama sejumlah narasumber terkemuka, antara lain Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Defri Andri, Komisaris Bank Jakarta Ryan Kiryanto, praktisi perbankan Kurnia Hadi, serta Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto.
Workshop ini dihadiri oleh jajaran komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD), anggota komite, serta sekretaris perusahaan dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dan efektivitas fungsi pengawasan dalam mendukung kinerja perbankan yang berkelanjutan.
Dalam paparannya, Prof. M. Mas’ud Said menekankan bahwa kondisi ekonomi yang dinamis serta kemampuan keuangan daerah yang mengalami tekanan menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya sektor perbankan, memiliki peran yang semakin penting sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di tengah situasi yang penuh tantangan saat ini, BUMD perbankan dituntut untuk tetap mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja dan profitabilitas yang berkelanjutan. Oleh karena itu, aspek tata kelola dan pengawasan menjadi faktor yang sangat krusial,” ujarnya.
Mas’ud juga menjelaskan bahwa pengawasan yang solid harus didukung oleh keberadaan Komisaris dan Direksi yang tidak hanya memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, tetapi juga kapasitas, kapabilitas, serta expertise yang memadai di bidang tata kelola perusahaan dan manajemen risiko.
Menurutnya, kualitas sumber daya manusia pada level pengurus menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan bank, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
“Komisaris memiliki peran strategis dalam memastikan arah perusahaan tetap berada pada koridor tata kelola yang baik. Untuk itu diperlukan kompetensi yang kuat agar fungsi pengawasan dapat berjalan efektif sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan,” tambahnya.
Melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum strategis nasional, Bank Jatim terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta peningkatan kualitas pengawasan di industri perbankan. Hal ini sejalan dengan upaya perseroan untuk terus menjaga kinerja yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi daerah.*