Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Wakil Menteri Hak Azasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin menggelar cangkruk gayeng dengan aktivis dan media dalam kunjungan kerjanya di Surabaya, Jumat (19/6).
Dalam diskusi tersebut, Mugiyanto menegaskan Kementerian HAM sebagai perwakilan negara akan selalu berpihak kepada korban pelanggaran HAM. Karena itu, pihaknya meminta peran serta masyarakat untuk memberikan informasi apabila mengetahui atau mengalami tindak pelanggaran HAM.
“Kami butuh peran serta masyarakat untuk melakukan penegakkan HAM. Paling tidak informasi, karena itu kita di sini bukan sekedar diskusi ramah tamah tapi juga menyerap informasi dan aspirasi dari para aktivis 98, mahasiswa dan media,” kata pria yang akrab disapa Mas Mugi itu.
Mantan koordinator Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) ini meyakinkan keberadaan dirinya di dalam lingkaran eksekutif tidak akan melunturkan komitmennya dalam penegakan HAM.
Menurutnya, justru dengan berada di eksekutif, pihaknya punya kewenangan untuk mengawal isu pelanggaran HAM. Tentunya, tetap dengan support dari para aktivis yang di luar pemerintahan.
“Namanya saja eksekutif, kami punya kewenangan untuk melakukan eksekusi kebijakan. Karena itu dengan sinergi para aktivis dan media, maka kedepan penghormatan terhadap HAM akan lebih maksimal,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, wamen HAM mendapat sejumlah informasi terhadap sejumlah masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Jawa Timur. Mulai tindak kekerasan oknum kepolisian terhadap wartawan beritajatim yang jalan di tempat, hingga sejumlah kasus agraria yang terjadi di wilayah tapal kuda.
Ada pula informasi yang disampaikan dari Pemuda Katolik tentang pelarangan tempat ibadah yang terjadi di wilayah Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.
“Semua informasi ini akan kami tindaklanjuti. Kami juga akan melakukan monitoring terhadap pemenuhan hak-hak dasar buruh di pabrik-pabrik yang ada di Jawa Timur. Nantinya itu akan dimonitor oleh Kanwil HAM Jawa Timur,” pungkas korban penculikan ’98 tersebut.(dan)