Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya menunjukkan dukungannya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai bentuk dukungan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut menjadi salah satu responden dalam kegiatan pendataan yang dilakukan BPS.
Pada kegiatan tersebut, tiga petugas sensus mendatangi langsung rumah dinas wali kota di Jalan Sedap Malam Surabaya, Rabu (17/6). Dalam proses pendataan itu, petugas turut didampingi langsung oleh Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan.
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, sensus ekonomi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Pendataan tidak hanya mencakup jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah, tetapi juga berbagai aset dan barang yang dimiliki.
“Alhamdulillah malam hari ini ada sensus ekonomi yang dilakukan BPS. Jadi, (petugas sensus) menanyakan apa yang ada di dalam rumah, salah satu contohnya,” kata Eri di rumah dinas Jalan Sedap Malam, Rabu (17/6) malam.
Menurut dia, hasil sensus akan menunjukkan tingkat perekonomian setiap rumah tangga, termasuk untuk mengetahui posisi masyarakat dalam kelompok desil tertentu. Karena itu, pembaruan data secara berkala dinilai penting agar pemerintah memiliki basis data yang selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat.
“Jadi ini menunjukkan hasil sensus ekonomi ini adalah tingkat perekonomian dari setiap rumah, apakah masuk dalam desil, mungkin bisa nanti dijadikan Desil 1, 2, 3, 4, 5 atau 6,” ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk tidak ragu memberikan keterangan saat petugas BPS melakukan pendataan. “Updating data itu memang harus dilakukan beberapa kali, agar memastikan ketika yang menerima bantuan itu adalah tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan, Sensus Ekonomi Tahun 2026 menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di Kota Pahlawan, mulai dari usaha besar hingga UMKM.
BPS mencatat terdapat sekitar 1.402 usaha besar dengan omzet di atas Rp50 miliar yang menjadi sasaran pendataan. Selain itu, terdapat sekitar 13.000 usaha menengah dan kurang lebih 490.000 UMKM yang juga akan didata selama pelaksanaan sensus.
“Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp50 miliar ke atas, dan sekitar 13.000 usaha menengah serta kurang lebih 490.000 itu UMKM yang kecil,” kata Arrief.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Surabaya melibatkan sekitar 1.980 petugas dan pengawas. Pendataan telah dimulai sejak 1 Mei 2026, sedangkan metode door to door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.(dan)