Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya terus memperkuat komitmen dalam mendukung uji coba program Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) berskala nasional. Sebagai langkah nyata, Pemkot Surabaya menggelar sosialisasi intensif bagi para camat dan lurah di Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lantai 3, Kamis (18/6).
Kegiatan edukasi dan sosialisasi ini dibuka langsung oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Surabaya Anna Fajriatin, serta dihadiri jajaran kepala OPD terkait.
Dalam paparannya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan aplikasi kolaborasi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Komunikasi dan digital (Kemkomdigi) dalam rangka transformasi pemerintahan digital.
Portal ini akan menjadi pintu utama pendaftaran penerima bantuan sosial (bansos), khususnya untuk program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). “Jika selama ini prosesnya melalui usulan berjenjang dari ketua RT, RW, musyawarah kelurahan (Muskel), hingga ke Dinas Sosial dan keluar SK wali kota, ke depan prosesnya akan langsung menggunakan aplikasi Perlinsos ini,” ujar Eddy.
Salah satu perubahan dalam sistem baru ini adalah penggunaan data biometrik yang bersumber langsung dari data kependudukan Dirjen Dukcapil. Langkah digitalisasi ini dinilai mampu untuk menekan exclusion error (warga miskin yang luput dari bantuan) dan inclusion error (warga mampu yang justru menerima bantuan akibat faktor kedekatan atau titipan.
Sistem Perlinsos Digital didesain memiliki interoperabilitas dengan delapan lembaga negara, termasuk Korlantas Polri untuk mengecek kepemilikan kendaraan, BPN untuk sertifikat tanah, serta database PLN dan PKN. Dengan integrasi ini, ASN dari golongan mana pun serta pensiunan PNS dipastikan secara otomatis terkunci dan tidak bisa mendapatkan bansos. “Dengan digitalisasi perencanaan ini, tidak ada lagi yang namanya titip-titipan. Semua berbasis data yang valid dan transparan,” tegas Eddy.
Pemkot Surabaya telah mendaftarkan 12.741, agen-agen ini terdiri dari camat, lurah, ketua RT, ketua RW, kepala OPD, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila. Sesuai arahan pemerintah pusat, para agen ditargetkan mendaftarkan seluruh Kepala Keluarga (KK) di wilayahnya, dengan prioritas utama pada warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5.
Dalam sosialisasi ini, para camat dan lurah juga dipandu secara langsung oleh Kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti untuk melakukan pendaftaran di aplikasi secara langsung.
Dalam sesi praktik tersebut, suasana tampak interaktif. Petugas teknis dari Dinsos diterjunkan langsung ke peserta untuk membantu camat maupun lurah yang mengalami kendala verifikasi identitas. Setelah berhasil login, akun para pejabat wilayah tersebut otomatis aktif sebagai agen pelayanan.
Sebagai agen resmi, para camat dan lurah memiliki otoritas untuk mendaftarkan warga yang membutuhkan intervensi. Antiek pun meminta para peserta langsung melakukan simulasi dengan mendaftarkan rekan di sebelah mereka untuk menguji sistem.(dan)