Sidoarjo , NEODEMOKRASI.COM – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) bersama dengan Pemkab Banyuwangi menggelar focus group disscussion (FGD). Diskusi itu membahas penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama sebagai bagian dari implementasi kegiatan ISS PKKM Collaborative Governance.
Kegiatan yang dihadiri kepala Bappeda Banyuwangi dan pimpinan organisasi perangkat daerah di Banyuwangi. Kegiatan ini bukan pertama kalinya. Beberapa kegiatan serupa juga sempat menghadirkan narasumber internasional conference di Hotel Ketapang Banyuwangi tahun 2018 lalu.
Wakil Rektor Umsida Hana Catur Wahyuni menyampaikan, perpanjangan MoU yang telah berakhir akhir tahun ini diharapkan ada kolaborasi yang berkelanjutan antara pihak Umsida dengan Pemkab Banyuwangi.
“Umsida siap dalam implementasi MBKM serta peningkatan kerja sama yang tertuang dalam MoU dan MoA,” kata Hana dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/10).
Pihaknya juga menegaskan siap mendukung kegiatan dalam waktu dekat. Prodi Administrasi Publik yang akan melakukan character building serta government visit ke Pemkab Banyuwangi.
Senada juga disampaikan Kepala Bappeda Banyuwangi Suyanto. Dia mengatakan, siap dalam melakukan implementasi MoU dengan Prodi Administrasi Publik Umsida.
“Harapannya, tidak hanya sekadar seminar atau kuliah umum, tapi lebih ke tataran praktis mengevaluasi 9 prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang outputnya berupa policy brief,” harap Suyanto.
Dalam menindak lanjuti kerja sama tersebut, selain wakil rektor Umsida, turut hadir Ketua Program Studi Administrasi Publik Lailul Mursyidah, Direktur Lembaga Kerja Sama dan Internasional Isna Fitria Agustina, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media Umsida Isnaini Rodiyah, dan Unit Jaminan Mutu Prodi Administrasi Publik Hendra Sukmana.(dan)