X
Mojokerto.NEODEMOKRASI.COM. Solusi bagaimana meningkatkan kesejahteraan massyarakat selama pandemi, program pemberdayaan ekonomi agar berdaya secara finansial dan evaluasi sistem zonasi PPDB menjadi 3 aspirasi utama yang disuarakan sekitar 150 ibu ibu yang berprofesi sebagai guru PAUD, playgroup, TK dan ibu rumah tangga di reses hari pertama H Suwandy Firdaus. Reses anggota komisi E, DPRD Jatim dari fraksi Nasdem ini digelar di desa Tampingmojo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto dan menerapkan prokes ketat sepanjang pelaksanaan acara.
Pada kesempatan itu para guru PAUD dan TK, mengeluhkan minimnya honor yamg diterima setiap akhir bulannya yang hanya Rp 250 ribu. Jumlah ini tidak sepadan dengan pengorbanan total baik tenaga dan waktu untuk mendidik calon generasi muda bangsa. Pendapatan minim sementara harga sembako terus meroket naik menjadi problem yang harus segera dicarikan solusinya. Rendahnya konpensasi atau honor yang diterima oleh para guru ini sudah berlagsung cukup lama dan belum juga ada kenaikan atau tunjangan lainnya. Untuk itu mereka berharap ada perhatian dan perbaikan nasib dan berhrap keluhan ini bisa diperjuangkan oleh anggota Komis E DPRD Jatim ni.
“ Dengan hanya Rp 250 ribu/bulan, bapak bisa bayangkan, bisa jadi apa uang segitu. Apalagi harga semua kebutuhan pokok terus naik. Untuk itu, kami mohon pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib kami. Dan melalui reses ini, kami berharap bapak wakil rakyat bisa memperjuangkan usulan kami ke DPRD Jatim dan hasilnya nanti bisa memberikan kemaslahatan untuk memperbaiki nasib kami ke depan” kata salah satu perwakilan para guru PAUD.
Tidak berhenti di sini, politisi muda Nasdem yang berangkat dari dapil Jatim X meliputi Jombang dan Mojokerto juga menerima keluhan dari ibu ibu yang notabene istri dari para suami yang menjadi korban PHK selama pandemi. Mereka mengeluhkan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari hari akibat rendahnya pendapatan karena suami kena PHK atau bekerja sebagai karyawan outsourching dengan durasi kerja dan kompensasi minim.
“ Saya mohon ke depan ada program pemberdayaan perempuan atau pelatihan UKM, atau semacam industri perumahan untuk para ibu ibu yang nganggur dan punya banyak waktu luang. Agar kami bisa produktif dan berdaya secara finansial sehingga bisa membantu meringankan beban suami yang kehilangan mata pencaharian akibat PHK karena rendahnya produktifitas dan kegiatan usaha perusahaan selama pandemi” usul salah satu peserta reses.
Selama pandemi, mayoritas korban PHK adalah para kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah sehari harinya. Untuk itu, para ibu ibu yang banyak nganggur di rumah memohon kepada politisi muda Nasdem ini untuk mengoptimalisasi kegiatan waktu luang dengan memberikan program pemberdayaan dengan pelatihan.-pelatihan. Terakhir, para ibu ibu mengeluh perlunya pemerintah untuk mengevaluasi sistem zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang diberlakukan selama ini. Sistem zonasi yang dimaksutkan mendekatkan domisili siswa dengan sekolah, dianggap jadi kendala karena menghalangi keinginan siswa untuk bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan dan diidam idamkan.
Menghadapi keluhan masyarakat ini , anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 ini berjanji akan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen di Dapil Jatim X dan membawa pembahasan ini menjadi agenda utama untuk dirapatkan di Badan Musyawarah. Pada tahap selanjutnya, hasil resses ini akan dilaporkan pada sidang paripurna dan selanjutnya akan diserahkan eksekutif untuk bahan penyusunan RAPBD Tahun 2021 dan penyusunan anggaran tahun 2022.(nora).