Sidoarjo, NEODEMOKRASI.COM – Penerapan pajak online di Sidoarjo bakal membutuhkan biaya lumayan besar. Sebab, pemkab harus menanggung biaya pengadaan alat perekam transaksi. Saat ini Rancangan Perda (Raperda) Sistem Online Pajak Daerah dalam tahap finalisasi.
Hal ini disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) V Raperda Sistem Online Pajak Daerah, Bambang Pujianto. “Yang jelas, penerapan pajak online ini bakal butuh anggaran yang cukup besar untuk pengadaan alat perekam transaksi,” cetusnya, Senin (26/7).
Bambang menjelaskan, setelah disahkan nanti, perda itu akan mengatur sistem pembayaran pajak daerah secara online. Ada beberapa jenis pajak daerah tingkat kabupaten, diantaranya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
Juga pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perdesaan-perkotaan. “Nah, semua jenis pajak itu nanti akan dipungut secara online saat perda ini disahkan dan diterapkan,” beber politisi Partai Gerindra ini.
Bambang lalu memberikan sedikit gambaran terkait besarnya anggaran yang dibutuhkan saat perda pajak online diterapkan. Untuk pajak restoran saja, anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan alat perekam transaksi, sekitar Rp 200 miliar. “Lha belum untuk jenis pajak lainnya,” tandasnya.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo ini menambahkan, jika nanti raperda ini digedok menjadi perda, Komisi B bakal menggelar hearing dengan OPD terkait untuk memastikan target penerapan pajak online tersebut. “Kami harus tahu target yang menerapkan pajak online ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sidoarjo Usman menyatakan, Raperda Sistem Online Pajak Daerah diharapkan untuk menekan kebocoran pendapatan dari sektor pajak daerah. Dengan sistem online, masyarakat sebagai wajib pajak (WP) bisa ikut memantau pajak yang telah dibayar. (dan)