Surabaya.NEODEMOKRASI.COM. Komisi E DPRD Jawa Timur menerima audiensi dari sekitar 25 orang yang berasal dari kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Forum Pelaksana Pembangunan SMK Jatim yang diwakili kontraktor dari Kabupaten Malang, Gresik, Probolinggo untuk mengadukan terkait penyelesaikan biaya pengerjaan yang belum juga terbayar hingga detik ini. Total nilai pengerjaan proyek pembangunan 67 sekolah SMK se- Jatim mencapai Rp171 miliar . Puluhan kontraktor yang menjadi korban proyek bodong ini berharap akan ada solusi.
“Kami di Komisi E berusaha membantu menyelesaikan persoalan ini , mencarikan solusi dengan memfasilitasi mereka untuk bertemu dan kami akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim agar kerugian sebesar Rp. 171 miliar yang dialami 67 pengembang dapat terselesaikan,” kata DR Suli Daim, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im, Sabtu (12/4/2025).
Menurut politisi senior PAN DPRD Jatim itu, penjelasan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diperlukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dinas Pendidikan Provinsi pasti mengetahui karena seluruh dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. Para kontraktor yang terhimpun dalam Forum pelaksana Pembangunan SMK Jatim mengaku telah menjadi korban proyek pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) senilai total Rp171 miliar.
“ Ada 67 sekolah SMK di seluruh Jatim yang Diknas Jatim tidak tahu menahu. Kalau mengacu standart Perpres No 57 Tahun 2023 terkait dana DAK yang mengerjakan bukan pihak ketiga, tapi komite sekolah. Dan plotnya kan sudah jelas dalam pengawasan Dinas Penddikan Propinsi Jatim. Kenapa kontraktor ini mau mengerjakan karena diperkuat dari pihak Kementerian Pendidikan Pusat bahwa ada alokasi dana bisa dikerjakan dulu nanti selanjutnya bisa diklaim. Sehingga ada yang sudah selesai ada yang 50 persen selesai. Tapi sampai saat ini dana belum turun. Sementara Dana DAK bisa turun proses dibagi 3 termin mulai perencanaan, pengerjaan dan pelaporan ada konsultan dan pengawas terkait kualitas pembangunan. Mereka ini orang orang yang tidak pernah mengerjakan proyek pemerintah, jadi selama ini komunikasinya hanya kepada pihak sekolah.”jelas Suli Daim.
Selama ini para kontraktor sudah berusaha melakukan berbagai upaya penyelesaian. Termasuk sudah ke komisi X dan inspektorat IV dan juga ke Kementerian Pendidikan Pusat. Namun orang orang yang berkaitan dengan ini semua sudah tidak menduduki jabatan, sudah pindah semua sementara Kementerian Pendidikan Pusat menyerahkan kembali ke Pemprof Jatim.
Lbih lanjut dijelaskannya bahwa proyek tersebut melibatkan 67 SMK di berbagai wilayah di Jawa Timur dan 54 pengembang. Antara lain di kabupaten Trenggalek, Malang, Probolinggo, Sumenep, hingga Gresik. Para kontraktor telah mengerjakan, bahkan sebagian sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai yang dijadwalkan. Bentuk pekerjaannya beragam, mulai dari pembangunan gedung baru, ruang kelas baru hingga melanjutkan atau rehabilitasi gedung sekolah.
Para kontraktor menilai proyek tersebut adalah pekerjaan yang legal. Pasalnya, seluruh proses administrasi, termasuk penandatanganan dokumen, dilakukan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim di Malang.
“SPK( Surat Perjanjian Kerja) jelas, bahkan bisa dijadikan agunan ke Bank Jatim. Secara legalitas, ini memperkuat kepercayaan mereka untuk mengerjakan proyek ini, kontraktor-kontraktor tersebut terhadap aturan main proyek di pemerintahan. Selama ini mereka belum pernah mengerjakan proyek pemerintah.
“Kita mencari solusi bagaimana membantu mereka ini bagaimana total dana 172 M ini bisa terbayarkan. Karena kasihan mereka ini ada yang rumahnya disita bank, terjerat pinjaman untuk membiayai proyek pembangunan sekolah tersebut” tutupnya.(nora)