Surabaya,NEODEMOKRASI.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menggelar Rakor Pendataan dan Sosialisasi Akreditasi LKS Se-Jawa Timur tahun 2026. Acara ini digelar di Ruang Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur lantai 8, Surabaya, Sabtu (9/5).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyatakan kesiapan Pemprov Jatim mendukung upaya Kementerian Sosial menguatkan standardisasi dan partisipasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Jatim.
Menurutnya, upaya revitalisasi, identifikasi, akreditasi hingga standarisasi dirasa sangat penting untuk menguatkan layanan berbasis partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
“Upaya ini menjadi bagian dari kita untuk meningkatkan nilai gotong royong dan kesetiakawanan sosial. Bahwa semua masyarakat yang mampu mandiri bisa memberikan kontribusinya sebagai masyarakat atau warga yang baik untuk bisa membantu pemerintah mengatasi persoalan sosial,” ujar Gubernur Khofifah.
Gubernur Khofifah secara khusus menyebut LKS sebagai ujung tombak pelayanan sosial di tengah masyarakat. Kerja-kerja kemanusiaan yang dilakukan, mulai dari pengasuhan anak yatim, pelayanan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas, hingga pendampingan kelompok rentan lainnya merupakan bentuk nyata hadirnya kepedulian sosial di tengah masyarakat.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemensos, Jawa Timur memiliki lebih dari 2.500 LKS yang menjadikannya provinsi tertinggi jumlah LKS. Dari jumlah tersebut 1.600 di antaranya sudah terakreditasi dan sisanya belum diakreditasi.
Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa Jawa Timur tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga memiliki kekuatan sosial yang luar biasa melalui semangat kepedulian dan gotong royong masyarakat.
Namun demikian, besarnya kuantitas lembaga tersebut harus diiringi dengan kualitas pelayanan yang profesional, terstandar, dan akuntabel agar benar-benar mampu memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Semua harus berdasarkan pedoman dan prinsip-prinsip pekerjaan sosial dan aturan-aturan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah kita harus melakukan akreditasi. Akreditasi bukan sekadar administratif, melainkan standar baku agar setiap program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut LKS sebagai mitra utama pemerintah dalam kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa LKS yang bagus harus memiliki proses bisnis yang terarah dan berkelanjutan. “Kita memulainya dengan data yang benar. Kalau datanya benar, pendampingan dan intervensi pemerintah akan benar juga,” ujarnya.
Melalui pertemuan kali ini, ia berharap dapat mendengar sekaligus merumuskan rencana aksi bersama dengan puluhan LKS Jatim ke depan. Juga bisa meningkat pelayanannya dengan melakukan revitalisasi sekaligus melakukan akreditasi penguatan sumber daya manusia.(dan)