Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Target untuk membenahi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Surabaya terus dikebut agar tidak ada lagi kawasan kumuh. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan tuntas dalam lima tahun ke depan. Hingga saat ini masih ada sekitar 7.789 unit yang masuk dalam pengajuan untuk ikut dalam program rutilahu ke DPRKPP Kota Surabaya. Namun diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah
Dengan dana sebesar Rp 74 miliar yang disediakan Surabaya untuk tahun 2024 dan Rp 89 miliar. untuk 2026 eatimasi mengkaver 2.069 unit rutilahu yang diprioritaskan untuk warga miskin (gamis)., pra miskin, pendapatan keluarga di bawah Rp 4 juta. Rumah tidak layak dari atap, lantai, dinding, jamban. Dan punya alas hak dan tidak sedang dalam sengketa.
Menurut politisi perempuan PKS DPRD Provinsi Jatim Hj Lilik Hendarwati yang juga beramgkat dari Dapil Jatim 1 wilayah Surabaya mengatakan bahwa kalau melihat Surabaya selama ini yang kelihatan metropolis kan yang di tengah-tengah, yang di puncak pun di daerah-daerah tertentu. Di pinggiran itu masih banyak terdapat rumah rumah warga yang tidak layak huni. , Bahkan WC pun tidak ada. Misalkan di wilayah Wonokromo,, pompa Kaliasin juga yang lokasinya ada di belakang kawasan elit Tunjungan Plaza.
Kondisi ini sangat kontradiktif mengingat Surabaya selalu meraih piala Adipura setiap tahunnya. Piala yang melambangkan penghargaan akan kesuksesan sebuah kota yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.
” Berarti selama ini penilaiannya tidak eksklusif setiap perwilayahnya Saya dulu itu malah pernah mengkritik, dulu di Surabaya ini kalau kita mau lihat ya jangan hanya yang di tengah kota. . Tapi di daerah-daerah pinggiran. Bayangkan yang di Keputih saja ya. tampak masih banyak penataan box culvert ang muncul ke permukaan. Posisinya tidak sejajar dengan jalan akhirnya tau sendiri berapa sepeda motor yang jatuh kalau rapi misalnya dijalankan secara rapi kan lebih baik dan aman ” ujar perempuan yang juga menjadi bendahara DPD PKS Provinsi Jatim ini.
Menanggapi target Pemkot Surabaya yng akan menyelesaikan rutilahu dalam 5 tahun .
“Satu sisi itu tentu kita apresiasi ya karena berarti ada perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya secara, mereka menyadari bahwa masyarakatnya masih banyak yang membutuhkan perbaikan perumahan, berarti kan tidak menutupi aibnya, ” tanggap ketua fraksi PKS ini.
” Ya saya berharap sebenarnya yang paling efektif itu kan informasi dari para pejabat pemerintah yang terendah mulai, RT, RW, itu kan yang paling tahu wilayahnya. Koordinasi dengan mereka. Nah koordinasi dari mereka. Seharusnya tidak boleh ada satu RT. yang tidak tahu bahwa di sekitarnya ada warga yang rumahnya tidak layak huni.
Mereka lah yang harusnya melaporkan Kalau misalnya memang si warga membutuhkan bantuan ya harusnya dia Memberikan bantuan itu lewat Program-programnya pemerintah kota, ke kelurahan, dan sebagainya.” ujar istri salah satu Guru Besar ITS ini.
Lebih lanjut Hj Lilik juga mengatakan bahwa sebenarnya hanya butuh koordinasi saja. Dari warga ke RT, ke RW, RW ke Kelurahan kemudian berkoordonasi ke atas sehingga sampai kepada pemerintah kota yang bersangkutan. Tidak layak huni itu kan keterkaitannya dengan banyak hal tidak hanya tingkat kesejahteraan yang rendah ya pendidikan, ya kesehatan Masalah-masalah sosial lainnya.
“Kalau terkait rutilahu mungkin lebih banyak ke fisik rumah ya. Masalah kesehatannya sebenarnya sudah tercover ya. Tapi kan kesehatan rumah memberikan dampak kesehatan penghuninya. Bisa kena diare atau TBC dan lain sebagainya.” tambahnya.
Menurutnya, memang belum benar-benar bebas dari TBC. . Kalau kita tahu bahwa di situ memang tidak aman, kan kita berusaha untuk mengamankan. Di Surabaya kalau kemudian muncul banyak TBC itu berarti mereka menemukan kasus itu. Secara real bisa jadi di daerah lain juga ada Tapi mereka tidak mau membuka datanya .(nora)