Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 sebesar Rp12,354 triliun. Dokumen nota keuangan P-APBD disampaikan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (13/8).
Dokumen tersebut mencakup nota keuangan atas Rancangan P-APBD Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD 2025. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menyerahkan langsung dokumen nota keuangan P-APBD kepada pimpinan DPRD Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa P-APBD 2025 diperlukan karena salah satunya disebabkan faktor penurunan belanja opsen pajak sekitar Rp600 miliar. Penurunan tersebut di antaranya mencakup bagi hasil opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Karena seperti kita tahu, belanja opsen kita turunnya sekitar Rp600 miliar. Jadi itu belanja opsen yang dari kita seperti pembagian PKB dan lain-lain, turunnya Rp600 miliar,” ujarnya usai sidang paripurna.
Meski terjadi penurunan, Eri menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di tahun 2025 tidak boleh terhenti. Karena itu, Pemkot Surabaya bersama DPRD, sepakat mengajukan pembiayaan alternatif kepada Bank Jatim sebesar Rp452 miliar.
Dalam P-APBD 2025, Eri juga mengungkap bahwa porsi belanja fungsi infrastruktur tetap sekitar 47,74 persen atau setara dengan tahun sebelumnya. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk fungsi kesehatan 20,35 persen dan fungsi pendidikan 20,91 persen.
“Kalau kesehatan tidak ada mandatory spending, tapi kita memberikan untuk seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang bersifat sosial itu tidak bisa kita hentikan,” jelas dia.
Eri menyebut bahwa pembiayaan alternatif bukan semata-mata untuk menutup kekurangan pembiayaan fungsi infrastruktur 47,74 persen. Tetapi, pembiayaan tersebut untuk memastikan program pembangunan di Surabaya tetap berjalan meski pendapatan opsen pajak menurun.
Ia memastikan pembiayaan itu akan dilunasi sebelum masa jabatannya sebagai wali kota Surabaya berakhir pada tahun 2030. “Saya pastikan bahwa pembiayaan itu harus selesai di tahun 2029, sebelum saya berakhir di tahun 2030,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan opsen pajak sekitar Rp600 miliar, membuat APBD 2025 hanya tersisa Rp11 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, belanja yang bisa digunakan hanya sekitar Rp1,75 triliun karena sebagian besar terserap untuk mandatory spending maupun fungsi kesehatan dan pendidikan. “Belanja kita dari Rp12 triliun, yang bisa kita lakukan cuma Rp1,75 triliun,” paparnya.
Bahkan, Eri mengungkap jika di tahun 2025, beban belanja pegawai Pemkot Surabaya juga meningkat akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Yang awalnya kita Rp3 triliun, tambahannya buat PPPK saja Rp3,4 triliun,” katanya.
Meski demikian, Eri menegaskan bahwa di tahun 2025, Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat tidak akan mengurangi program pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan warga.(dan)