Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Distribusi beras medium di pasar tradisional terus disisir oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Untuk itu, Senin (25/8), Gubernur Khofifah meninjau Pasar Soponyono Surabaya untuk memastikan ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bagi masyarakat.
Dalam kunjungannya, Gubernur Khofifah berdialog dengan sejumlah pedagang pasar, menanyakan apakah ada kesulitan pasokan beras medium. Ia menanyakan ada yang menjadi kendala, dan memastikan agar kendala tersebut segera diatasi sehingg stok beras medium SPHP terus tersedia bagi masyarakat.
Tak hanya itu, didampingi Kepala Disperindag Jatim Iwan, Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kemasan 5 kg kepada para pembeli di pasar. Pembagian beras ini sontak disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat.
“Beras menjadi konsumsi tertinggi di masing-masing keluarga, maka saya ingin cek supaya distribusi SPHP itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Alhamdulillah, SPHP di Pasar Soponyono Surabaya ini relatif stabil, tidak di atas HET,” kata Khofifah.
Dalam pantauan di Pasar Soponyono, harga beras premium tercatat Rp15.000 per kilogram, sedikit di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.900 per kilogram. Kebutuhan beras SPHP sendiri kata Khofifah, sangat tinggi di masyarakat. Oleh karenanya ia meminta agar supply beras SPHP dapat ditambah sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Saya tanya ke toko tadi, masyarakat lebih banyak beli beras medium atau premium. Mereka sampaikan lebih banyak beras medium. Berarti SPHP kebutuhannya sangat tinggi,” katanya.
“Yang seperti ini tentu kita berharap Bulog bersama Bapanas (Badan Pangan Nasional) bisa mendistribusikan dengan lebih lancar lagi, lebih merata lagi dan lebih menjangkau lagi,” tambahnya.
Meski sebagian besar harga berada di bawah HET, gubernur perempuan pertama di Jatim ini mencatat adanya komoditas yang masih di atas ketentuan. “Kami mencatat ada beberapa komoditas yang harganya masih sedikit di atas HET, seperti beras premium dan minyak goreng Minyakita. Hal ini akan menjadi perhatian bersama agar distribusi lebih lancar, sehingga harga bisa segera turun mendekati HET,” katanya.
Dikatakan Khofifah, pengendalian harga tidak bisa dilakukan satu pihak saja, melainkan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. “Sinergi pemerintah pusat, Pemprov Jatim, Bulog, dan pedagang sangat penting agar suplai pangan tetap lancar. Dengan begitu, harga bisa terkendali dan masyarakat tidak terbebani,” katanya.
Menurut Khofifah, pemprov Jatim melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan intervensi harga melalui operasi pasar, pasar murah, maupun bazar sembako. Langkah ini diharapkan dapat menahan gejolak harga sekaligus menekan angka inflasi di bumi Majapahit.
“Pemerintah akan terus hadir untuk menjaga stabilitas pangan. Kita ingin memastikan masyarakat Jawa Timur, benar-benar merasakan manfaat program stabilisasi ini. Inflasi harus kita jaga agar tetap terkendali,” pungkasnya. (dan)