Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026 sebesar Rp 3,2 miliar.
Keempat tersangka tersebut adalah Direktur Keuangan dan SDM MN, Direktur Operasional dan Umum NW, EES selaku anggota Badan Pengawas, dan MM selaku advokat dari kantor Ma’ruf Syah.
“Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp 3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP Jawa Timur,” ungkap Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja saat jumpa pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11).
Punia menerangkan, pada Februari 2025, direksi dan sejumlah pegawai PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan sewa tenant.
“Selanjutnya, tersangka NW selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTS KBS menghubungi tersangka EES selaku Anggota Badan Pengawas PDTS KBS dan menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan PDTS KBS di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” bebernya.
Lalu, EES memperkenalkan MM kepada dua direkturnya dan meminta MM untuk mengupayakan perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup. MM kemudian meminta jasa pendampingan hukum sebesar Rp 100 juta, dan meminta Direksi PDTS KBS menyiapkan uang Rp 500 juta untuk biaya penutupan perkara, yang kemudian dikeluarkan dari kas oleh MN dan NW melalui Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan.
“Selanjutnya, uang tersebut diserahkan oleh tersangka EES kepada tersangka MM. Namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak,” lanjutnya.
Namun, pada April 2025 penyidik Kejati Jatim melakukan pemeriksaan kepada pihak Badan Pengawas PDTS KBS terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada anggaran 2013 hingga 2024. MM kembali meminta jasa pendampingan hukum sebesar Rp 100 juta dan Rp 995 juta.
“Setelah itu, permintaan uang tersangka MM naik hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp 2,41 miliar. Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan pemeriksaan PDTS oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tetap berlanjut,” ungkap Punia.
Punia berujar, untuk menutupi dan mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dikeluarkan itu, keempat tersangka bersekongkol dengan cara membuat perjanjian seolah-olah ada kerja sama layanan hukum disertai laporan-laporan SOP PDTS KBS.
Selain itu, ada juga ditemukan modus pengeluaran kas PDTS KBS pada tahun 2025 sebesar Rp 707 juta lebih dan tahun 2026 sebesar Rp 152 juta lebih untuk kegiatan operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Perbuatan keempat tersangka melanggar pasal 603 juncto pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan subsider, pasal 604 juncto pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Syamsul Hariadi mengatakan bahwa Pemkot Surabaya menghormati dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada Kejati Jatim selaku aparat penegak hukum (APH). “Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim. Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut,” katanya, Jumat (20/11).
“Kami meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP,” kata Syamsul.(dan)
