Malang. NEO DEMOKRASI. COM. DPRD Kabupaten Malang kembali menggelar Rapat Paripurna pada Selasa, 19 Agustus 2025, Kegiatan Sidang digelar di ruang rapat, Gedung DPRD Kabupaten Malang kawasan jalan . Panji No.119, Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur .
Kegiatan rapat paripurna diipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Darmadi, S.sos, didampingi para Wakil Ketua di antaranya Ir. H. Kholiq, M.A.P. , Alayk Mubarrok, M.H.I. dan Sudarman, S.Pd. Dan disaksikan langsung oleh Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, M.M. dan Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, Pj Sekda, dan para Kepala OPD,kabupaten Malang.
Agenda rapat peripurna ini adalah penyampaian pendapat Bupati Malang terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, serta Pandangan Umum seluruh Fraksi yang ada di DPRD kabupaten Malang terkait tiga Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah. Yakni, Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Kanjuruhan, Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi dan raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi.B
Bupati Malang Drs. H.M. Sanusi, M.M mengatakan mendukung Penuh Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi. Karena peran koperasi sangat signifikan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Dengan jumlah koperasi sebanyak 1.381 unit yang masuk aktif dan terdaftar Pemkab Malang menilai keberadaan koperasi harus diperkuat melalui regulasi yang memberi perlindungan, kelancaran kemudahan, dan kepastian hukum.
“Koperasi harus menjadi motor kemandirian ekonomi masyarakat. Raperda ini diharapkan menjadi pedoman pemberdayaan koperasi agar lebih tangguh, berdaya saing dan mampu menghadapi persaingan global,” kata Bupati Sanusi.
Kegiatan dilanjutkan dengan agenda penyampaian Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Tiga Raperda Eksekutif .
Melalui juru bicara gabungan fraksi, yakni Fraksi PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS-Hanura-Demokrat, serta Fraksi PDI Perjuangan, DPRD memberikan pandangan umum terhadap tiga Raperda eksekutif sebagai berikut:
Terkait raperda Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Kanjuruhan, seluruh fraksi menyatakan sepakat penguatan modal diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan air bersih, sekaligus mendongkrak PAD. Namun DPRD menekankan pentingnya akuntabilitas, indikator kinerja yang jelas, respons pelayanan dan pengelolaan SDM profesional, agar dana rakyat benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Terkait raperda Pembubaran PT Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat (KIGUMAS) dan DPRD mendukung langkah Pemda untuk membubarkan BUMD nonaktif tersebut sesuai rekomendasi Kemendagri, namun meminta pembentukan Pansus khusus agar aset, penyertaan modal daerah maupun mitra swasta dapat dikaji secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai koridor hukum.
Sementara menyoal Raperda Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, seluruh fraksi meminta penyesuaian regulasi fiskal tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat kecil serta tidak membebani wajib pajak, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan pencapaian target RPJMD 2025-2029.
Ketua DPRD Kabupaten Malang, H. Darmadi, S.E., juga menegaskan DPRD siap mengawal pembahasan tiga raperda tersebut secara cermat dan aspiratif.
“Kami akan memastikan seluruh kebijakan ini berpihak pada kepentingan rakyat, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berdaya saing,” ujarnya.
Bupati Sanusi menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD dan berharap sinergi yang erat antara eksekutif dan legislatif terus terjalin demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
Kegiatan Rapat Paripurna diakhiri dengan menghidupkan kembali semangat kebangsaan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80, ini memperkokoh simbol tekad bersama untuk mewujudkan cita-cita pembangunan merapat di daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan tata kelola pemerintahan modern.( Adv/nora)