Jakarta, NEODEMOKRASI.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak semata diukur dari semakin banyaknya perempuan yang menduduki jabatan strategis, melainkan dari kemampuan menghadirkan kebijakan publik yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menjadi pembicara utama dalam Women’s Leadership Forum Tahun 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Pada forum tersebut, Khofifah memaparkan materi bertajuk The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik di Aula Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, Kantor LAN, Jakarta, Senin (27/7).
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan, keberhasilan seorang pemimpin sejatinya diukur dari kemampuan menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik. “Forum ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan gender,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses pengambilan keputusan di berbagai sektor harus memberikan ruang yang setara bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam pembangunan.
Khofifah juga mengajak seluruh peserta merefleksikan kembali komitmen global melalui Beijing Platform for Action (BPfA) yang diadopsi pada Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1995. Menurutnya, meski telah berjalan tiga dekade, 12 area kritis dalam BPfA tetap relevan sebagai acuan penyusunan kebijakan pembangunan dari tingkat nasional hingga daerah.
Namun berdasarkan pengalaman implementasi berbagai program pembangunan di Jawa Timur, Khofifah menilai berbagai persoalan tersebut pada dasarnya bermuara pada tiga isu fundamental, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.
“Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, strategi pengarusutamaan gender harus berfokus langsung pada penyelesaian masalah fundamental pada ketiga sektor krusial ini,” tegasnya.
Gubernur Khofifah menjelaskan, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur Tahun 2025 mencapai 0,329, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur mencapai 93,29, yang menunjukkan semakin kuatnya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi.
Salah satunya melalui Program Jatim Puspa yang memberikan penguatan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sepanjang periode 2020–2025, program tersebut telah menjangkau 31.024 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 723 desa dengan dukungan anggaran mencapai Rp87,778 miliar.(dan)