Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Kebutuhan penerimaan SMAN-SMKN, dan Aliyah negeri di Jatim hanya 38 persen dari 79.7004 siswa lulusan SMP/ Tsanawiyah di Jawa Timur. Sehingga kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tidak akan bisa menampung semua siswa lulusan SMP ataupun tsanawiyah di Jawa Timur.
Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wahid Wahyudi, Sabtu (21/5). Mantan pj bupati Lamongan tersebut menyampaikan bahwa kebutuhan sekolah negeri itu, tentunya tidak bisa menampung seluruh lulusan dari SMP/ Tsanawiyah. Artinya yang 62 persen harus melanjutkan pendidikan di sekolah SMA / SMK /Aliyah swasta.
“Sehingga kebijakan pemerintah provinsi nantinya tidak bisa memuaskan semua pihak,” tegas Wahid yang juga mantan pj bupati Malang ini.
Pj sekdaprov Jatim ini juga menambahkan bahwa kualitas sekolah antara SMA dan SMK negeri dan swasta di Jatim ini tidak jauh berbeda. Banyak sekolah SMA dan SMK swasta yang memiliki prestasi.
Wahid berharap masyarakat juga bisa menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan. “Mau sekolah di negeri, atau mau sekolah di swasta adalah sama,” tegasnya.
Wahid mengatakan, dari kemampuan daya tampung itu, di SMA dan SMK swasta, Madrasah Aliyah Negeri dan swasta dengan jumlah 21.641 atau butuh 641 kelas. “Terkait kebutuhan itu, Dinas Pendidikan membuka peluang pihak swasta membuka kelas,” paparnya.
Untuk diketahui sebagai informasi bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru Jawa Timur atau PPDB Jatim 2022 jenjang SMA dan SMK bakal dibuka secara online mulai 23 Mei 2022. (ber/dan)