Sidoarjo.NEO DEMOKRASI.COM— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh penerapan desain 6 lajur pada proyek Flyover Gedangan. Desain 6 lajur yang sebelumnya 4 lajur ini dirancang mampu melayani kebutuhan hingga 30 tahun ke depan. Perencanaan infrastruktur proyek pembangnan Flyover Gedangan harus memperhitungkan kebutuhan penggunaan jangka panjang dan mengurai kemacetan di wilayah Gedangan. Ke depan, juga akan dikembangkan jalur kereta api. Untuk itu, pembangunan Frontage Road (FR) Waru-Sidoarjo diminta tidak kembali molor.
DPRD Sidoarjo mendesak Pemkab Sidoarjo mempercepat penyelesaian ruas tersebut hingga tersambung ke Buduran sebelum proyek Flyover (FO) Gedangan memasuki tahap pembangunan fisik. Ketika proyek pembangnan FO Gedangan dimulai, aktivitas konstruksi dan pembangunan dipastikan akan membuat kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Gedangan dan sekitarnya . Keberadaan FO diharapkan bisa menjadi jalur alternatif untuk mengurai lemacetan lalu lintas di wilayah itu.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, penyelesaian FR harus menjadi perhatian serius Pemkab Sidoarjo. Setidaknya, pada 2026 ini harus terlihat progres yang terukur agar tidak terjadi tumpang tindih persoalan ketika pembangunan FO Gedangan dimulai.
“Harapan kami, logikanya ketika flyover mau dibangun, frontage sudah harus selesai, sudah nyambung mulus. Sehingga menjadi alternatif ketika di titik pembangunan flyover sudah dimulai, Jangan sampai flyover sudah mulai dikerjakan, frontage road masih belum selesai. Ini sini crowded, Jalan Raya Gedangan juga crowded. Ini harus selesai semuanya, biar nyambung” kata Abdillah Nasih., Sabtu (24/10/2026)
Lebih lanjut disampaikan politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, jangan sampai pembangunan FO Gedangan sudah dimulai, sementara FR masih belum tersambung hingga Buduran.. Kondisi tersebut justru berpotensi membuat kemacetan semakin parah. Sebab, lalu lintas di kawasan Jalan Raya Gedangan sudah padat, sementara pekerjaan konstruksi flyover nantinya juga berpotensi menambah hambatan.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ini berharap penyelesaian FR hingga Buduran dapat dikebut mulai tahun ini. Kalaupun belum sepenuhnya rampung, setidaknya progres pembangunannya harus jelas dan terukur sehingga bagian yang tersisa tinggal penyelesaian akhir. Progresnya lebih terukur, selebihnya tinggal pengalusan.
Menanggapi usulan Pemkab Sidoarjo terkait perkembangan tahapan proyek Flyover (FO) Gedangan dengan tim BBPJN dan PT KAI belum lama ini di ruang Setda Kabupaten Sidoarjo , Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih mengatakan funsi Flyover sangat vital dalam mendukung kelancaran akses Sidoarjo-Surabaya –Sidoarjo.
Nasih menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, Pemkab Sidoarjo, BBPJN, KAI, dan instansi terkait lainnya agar perencanaan Flyover Gedangan dapat diselaraskan dengan pengembangan infrastruktur transportasi di kawasan tersebut.
“Koordinasi lintas instansi harus dikawal ketat. Jangan sampai persoalan teknis kecil menghambat hajat besar masyarakat Sidoarjo yang sudah sangat merindukan jalanan yang lancar, aman, dan bebas macet,” imbuhnya.
Koordinasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan lahan untuk Flyover Gedangan bersing gungan dengan rencana pengembangan infrastruktur perkeretaapian. P2JN Jatim menyatakan penyelesaian DED masih memerlukan kesepahaman dengan KAI sebagai pemilik lahan yang juga berkaitan dengan pengembangan SRRL.
“Kita semua tahu betul bahwa Gedangan merupakan pintu gerbang strategis yang menghubungkan Sidoarjo dengan Surabaya dan wilayah selatan. Pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta peningkatan jumlah kendaraan terus bergerak naik. Jika kita membangun hanya untuk kebutuhan hari ini, maka belum berlalu sepuluh tahun, kita akan kembali terjebak kemacetan yang sama—bahkan lebih parah,” kata Nasih,
Menurut Nasih, keputusan ini bukan diambil secara sembarangan, melainkan melalui kajian mendalam, pertimbangan cermat, dan di atas segala kepentingan—untuk kesejahteraan serta kenyamanan seluruh warga Sidoarjo.
Ia memahami pembangunan FO Gedangan sendiri masih membutuhkan sejumlah tahapan, termasuk proses pembebasan lahan. Bahkan, pembangunan fisik flyover bisa saja baru dimulai pada 2027 atau 2028. Namun, kondisi tersebut menurutnya justru harus dimanfaatkan Pemkab Sidoarjo untuk menuntaskan pekerjaan FR terlebih dahulu.
“Jangan sampai kemudian ketika ini (FO Gedangan) start mau jalan fisik, frontage road belum selesai. Harusnya FR sudah selesai juga,” jelasnya.
Lebih jauh disampaikannya, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), tidak lagi membiarkan proyek FR menjadi pekerjaan rumah yang berlarut-larut. Harus ada kejelasan kapan dimulainya pengerjaan proyek tersebut. Dia meyakini berbagai persoalan yang menghambat penyelesaian FR dapat dicarikan solusi apabila seluruh pihak memiliki komitmen dan kemauan untuk mempercepat pekerjaan tersebut.
“Sudah menjadi PR lama banget. Jangan sampai program strategis yang sudah sangat lama ini tidak ada progresnya. Tentu saja kami sangat menyayangkan,” katanya.
Menurutnya, percepatan FR semakin penting karena beban lalu lintas dari Waru menuju Buduran saat ini sudah sangat tinggi. Dengan tersambungnya FR, masyarakat memiliki pilihan jalur alternatif sehingga tidak seluruh kendaraan bertumpu pada ruas utama.
Sementara itu, Pemkab Sidoarjo saat ini masih menunggu rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur sebagai salah satu tahapan administrasi sebelum pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan FR dapat direalisasikan.
Penyelesaian FR dinilai harus dikebut agar ketika pembangunan FO Gedangan benar-benar dimulai, jalur alternatif tersebut sudah siap digunakan. Dengan demikian, pembangunan FO Gedangan yang diharapkan menjadi solusi kemacetan tidak justru menimbulkan persoalan baru akibat belum siapnya jaringan jalan pendukung.(Adv)