Surabaya, NEODEMOKRASI.COM– Dewan Kebudayaan (DKeb) Surabaya periode 2026-2029 akan memfokuskan kerja pada dua bidang utama, yakni kuratorial serta penelitian dan kebijakan kebudayaan. Langkah tersebut disiapkan untuk memperkuat arah pemajuan kebudayaan di Kota Pahlawan berbasis riset hingga tingkat kelurahan.
Ketua Dewan Kebudayaan Kota Surabaya Heti Palestina Yunani mengatakan, DKeb tidak lagi hanya berfokus pada kesenian, melainkan seluruh objek pemajuan kebudayaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Karena lingkupnya menjadi sangat besar, maka sebenarnya kerja dewan kebudayaan itu juga tidak lagi hanya melibatkan kesenian. Tapi kesenian itu menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan,” ujar Heti usai menerima penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengurus DKeb di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Sedap Malam Surabaya, Jumat (15/5) lalu.
Menurut Heti, strategi awal DKeb adalah memperluas pemahaman publik mengenai fungsi dewan kebudayaan yang kini tidak hanya memikirkan satu sektor seni. “Strategi yang pertama saya pikir harus mensosialisasikan gimana publik Surabaya itu tahu kerja dewan kebudayaan itu sudah tidak lagi hanya memikirkan satu sektor,” katanya.
Ia menjelaskan, DKeb terlebih dahulu akan mengidentifikasi kebudayaan yang perlu dikembangkan berdasarkan sepuluh objek pemajuan kebudayaan. Sepuluh objek tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
“Tapi sebenarnya lebih tepatnya kita harus mengidentifikasi dulu kebudayaan apa yang sebenarnya harus dikembangkan. Nah, itu pakai ukuran yang 10 objek kemajuan kebudayaan itu,” paparnya.
Heti menuturkan, kerja DKeb nantinya terbagi dalam dua bidang utama. Bidang pertama adalah kuratorial yang bertugas mengkurasi berbagai bentuk pertunjukan dan kegiatan budaya. “Kuratorial itu kalau misalkan diminta ada yang masuk menampilkan, itu kami yang mengurasi, apa yang cocok gitu ya,” jelasnya.
Sementara bidang kedua adalah penelitian dan kebijakan yang akan menjadi dasar arah pengembangan budaya di Surabaya. “Kalau penelitian ini kan selama ini tidak pernah dilakukan oleh teman-teman di dewan kesenian, misalkan. Itu justru nanti yang akan membuat arah kebijakan Pak Wali Kota ini benar berdasarkan dari hasil penelitian,” katanya.
Menurut Heti, hasil penelitian nantinya akan menentukan prioritas pengembangan budaya. Mulai dari pelestarian aksara Jawa hingga bentuk pengembangan ludruk yang sesuai dengan karakter Surabaya. “Misalkan kenapa kita tidak mendahulukan perkembangan aksara Jawa. Lalu ludruk itu pada apanya, apakah jula-juli-nya, apakah mengembangkan pentasnya. Nah, itu (nanti) berasal dari hasil penelitian,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembentukan dewan kebudayaan merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2018.
“Jadi kita menindaklanjuti dari peraturan pemerintah terkait dewan kebudayaan. Kalau dulu Dewan Kesenian, maka dengan aturan baru di tahun 2017 itu dibentuklah Dewan Kebudayaan,” ujar Eri.(dan)