Di sini saya menyampaikan bahwa gambaran masa depan partai politik didalam mengelola dana keuangan kampanye harus lebih transparan dan perlu adanya pengawasan sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Pengawasan disini dimaksud adalah peran akuntan sebagai auditor independen didalam pemeriksaan laporan keuangan dana kampanye sesuai peraturan yang ditetapkan KPU.
Apabila laporan dana kampanye diaudit kemudian dipublikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat umum disertai kemudahan mengakses laporan keuangan dan laporan audit maka partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan negara dengan sendirinya akan meningkat. Akuntan memiliki peran teramat penting dalam proses demokrasi Indonesia. Pemilu adalah proses demokratis yang melibatkan rakyat seluruh untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara.
Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara yang dilakukan dalam lima tahun sekali. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.
Dana kampanye memiliki kaitan erat dengan pemilu karena dana ini digunakan oleh calon atau partai politik untuk membiayai kegiatan kampanye mereka, seperti iklan, pertemuan publik, dan distribusi materi kampanye. Dana kampanye dapat memengaruhi sejauh mana pesan calon atau partai politik dapat mencapai pemilih, serta seberapa besar dukungan yang dapat mereka dapatkan. Pengaturan dan transparansi terkait dana kampanye juga penting untuk menjaga integritas pemilu dan mencegah pengaruh yang tidak sehat.
Dua periode terakhir ini Indonesia dipimpin oleh Presiden Jokowi Widodo(Jokowi). Cukup banyak catatan keberhasilan yang dilakukan bapak Presiden Jokowi. Termasuk masalah Transparansi dana kampanye. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat upaya untuk meningkatkan transparansi dana kampanye dalam pemilihan umum. Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah regulasi yang memerlukan calon presiden dan calon legislatif untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara lebih terbuka. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana, memastikan integritas pemilihan, dan memberikan pemilih informasi yang lebih jelas tentang asal-usul dana yang digunakan oleh calon.
Tapi sayang masih ada sebagian enggan dalam menyampaikan dengan jujur perihal dana kampanye pada pemilu. Apabila didalam proses pemilihannya kurang transparan dan akuntabel, bagaimana bisa diharapkan kelak mejadi penyelenggara negara yang beritegritas dan memegang prinsip-prinsip good governance.
Oleh karena sesuai UU Pemilu pada tahun 2017, UU ini mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan umum, termasuk kewajiban calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR, dan calon anggota DPD untuk melaporkan dana kampanye secara terbuka kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan peran KPU mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pelaporan dana kampanye. Para calon diwajibkan untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara rinci.
Laporan ini mencakup sumbangan dalam bentuk apa pun, baik uang tunai maupun dalam bentuk barang atau jasa. Laporan dana kampanye yang diajukan oleh calon menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan pemilih dan publik secara umum untuk mengetahui asal-usul dana yang digunakan oleh calon dan partai politik dalam kampanye mereka. UU Pemilu juga menyertakan sanksi bagi calon yang melanggar aturan terkait dana kampanye.
Pelanggaran ini dapat berupa sanksi administratif hingga pembatalan pencalonan. Dalam upaya meningkatkan transparansi, beberapa organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemantau pemilu juga terlibat dalam memonitor dan mengadvokasi pelaksanaan yang benar dari regulasi-transparansi dana kampanye.
Oleh karena itu peran akuntan dalam konteks dana kampanye sangat penting untuk memastikan transparansi, akurasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Akuntan dapat berkontribusi dalam beberapa cara terhadap dana kampanye dan kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akuntan memiliki peran kunci dalam mencatat dan mendokumentasikan semua transaksi keuangan yang terkait dengan kampanye. Ini termasuk penerimaan dana dari sumbangan, pengeluaran kampanye, dan semua transaksi lain yang berkaitan.
Di dalam pembuatan penyusunan laporan akuntan dapat juga membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang rinci dan akurat terkait dengan dana kampanye. Laporan ini akan menjadi dasar untuk laporan yang diserahkan kepada KPU sesuai dengan regulasi. Kepatuhan hukum akuntan juga harus memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan dalam kampanye sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Ini mencakup mengidentifikasi sumbangan ilegal atau yang melanggar batasan yang ditetapkan.
Konsultasi pajak dan hukum akuntan dapat memberikan nasihat tentang implikasi pajak dari transaksi dana kampanye serta membantu memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi. Mereka juga dapat memberikan panduan terkait dengan aspek hukum terkait dana kampanye. Pada saat pelaporan ke KPU akuntan dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU. Laporan ini harus diserahkan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.
Melalui peran-peran ini, akuntan dapat memastikan bahwa dana kampanye dikelola dengan baik, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini akan membantu menjaga integritas pemilihan dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Adanya transparansi demokrasi yang akuntabel dapat terpilih pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah yang bisa menjadi kunci yang dapat mengantarkan Indonesia dalam menjawab tantangan menuju Indonesia Emas.*