Sidoarjo. NEO-DEMOKRASI.COM– Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, bersama Bupati Sidoarjo Subandi, dan saat menerima dokumen WTP ke-13 Tahun 2025 dari BPK Jatim dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin.
Sidoarjo. NEO DEMOKRASI..COM – Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diserahkan oleh BPK Perwakilan Jawa Timur. Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 secara berturut-turut ini menjadi bukti bahwa tata kelola dan pelaporan keuangan di Kabupaten Sidoarjo tetap terjaga akuntabilitas dan transparansinya..
Penghargaan yang diterima Pemkab Sidoarjo ini diserahkan secara serentak kepada 33 kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur. Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdilah Nasih di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat (29/5).
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali memperoleh opini WTP dari BPK Perwakilan Jawa Timur. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sidoarjo dan dukungan DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola APBD secara bertanggung jawab dan dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang baik ,”ujar Abdillah Nasich.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo juga menyampaikan apresiasi atas opini WTP yang kembali diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo . Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ditambahnnya, pada kesempatan itu, Abdillah Nasich juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional, independen, objektif dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
LHP ini merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK Perwakilan Jawa Timur menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan strategis bagi Pemkab Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan akuntabel. Selain itu, berbagai indikator pembangunan daerah juga menunjukkan tren positif melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, hingga perluasan kesempatan kerja.
Ia juga menegaskan, Kabupaten Sidoarjo akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Selain itu, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Untuk itu, sinergi antar organisasi perangkat daerah akan terus diperkuat supaya kualitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga” ujar politisi PKB itu.
Lebih jauh disampaikannya, ini juga merupakan bukti bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini layak mempertahankan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 kali berturut turut sejak 2013. Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Mengatakan bahwa capaian atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 itu menjadi raihan ke-13 kali berturut-turut sejak 2013.
Meski tahun ini kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah, Nasich menegaskan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, tepat waktu dan berkelanjutan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik,” tegasnya.
Nasich menambahkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
Nasich juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Keberhaslan ini tak lepas dari sinergi dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang telah terjalin selama ini dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan secara konstruktif.
Sementara itu, Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih bukan sekadar capaian, namun menjadi bukti komitmen Pemkab Sidoarjo di dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap transparan dan akuntabel sebagaimana regulasi yang berlaku.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada, Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan, karena menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel” ujar Subandi, Sabtu (30/5/2026).
Ia menegaskan bahwa laporan keuangan daerah bukan hanya menjadi bagian dari kewajiban administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, laporan tersebut juga menjadi instrumen penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Subandi pun berharap capaian opini WTP dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang sebagai bentuk komitmen Pemkab Sidoarjo dalam mengelola APBD secara bertanggung jawab.
“Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh OPD untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. (nora)