Neo-Demokrasi
Politik Pemerintahan

Ketidaksesuaian Data Desil, KIP, UMKM, Irigasi dan Kendala Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

Reses M Hadi Setiawan di Dapil Jatim VIII. Meliputi kota Dan kabupatem Kediri

Kediri. NEO DEMOKRASI.COM –M Hadi Setiawan, anggota Komisi B, DPRD Jatim menggelar reses pada. Kamis, 19 November 2026 di desa Tempurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri . Reses yang dilaksanakan oleh M. Hadi Setiawan selaku Anggota DPRD Provinsi merupakan bagian dari agenda penyerapan aspirasi masyarakat. Kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan.   Mulai dari persoalan ketepatan sasaran bantuan pendidikan dan sosial, pengembangan UMKM, kebutuhan infrastruktur pertanian, pembangunan jalan dan jembatan, hingga kendala administrasi perpajakan kendaraan bermotor..

Beberapa usulan yang diajukan adalah protes terkait peirmasalahan ketidaksesuaian data desil dan Akses Bantuan Pendidikan (KIP). Usulan ini disampaikan oleh Bapak M. Farhan yang menyampaikan aspirasi terkait ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.

Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala bagi masyarakat dalam memperoleh akses bantuan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP). Untuk itu, diharapkan adanya evaluasi dan pemutakhiran data penerima bantuan agar penentuan desil lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga bantuan pendidikan dapat diberikan tepat sasaran kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Kedua, usulan yang disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah dari Dusun Babat, Desa Pojokm. Beliau menanyakan mengenai bantuan pengembangan UMKM di Dusun Babat. Bantuan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ini sangat penting karenab diharapkan dapat menunjang kebutuhan sarana dan prasarana usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya agar lebih produktif dan berdaya saing.

Selanjutnya, Bapak Ifan dari Dusun Selodono, Babatan, Desa Pojok, Kecamatan Wates mengusiukan bantuan pembangunam Irigasi atau Sumur Bor (Sibel) Dusun Selodono. . Usulan ini dilatarbelakangi kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pasokan air untuk pertanian ketika musim kemarau. Pembangunan sarana pengairan tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, menjaga produktivitas tanaman, serta membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

Persoalan pembangunan jalan, jembatan, dan kendala Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor juga dikeluhkanb Bapak Suwarna dari Desa Tempurejo . Beliau menyampaikan beberapa aspirasi, yaitu terrkait pembangunan jalan dengan lapisan hotmix menuju kawasan Alaska di Dusun Tempurejo untuk meningkatkan kualitas akses transportasi masyarakat. Juga pembangunan jembatan di Dusun Bakong, Desa Tempurejo, guna memperlancar mobilitas dan akses penghubung masyarakat..

Selain itu, penyampaian kendala administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya bagi masyarakat yang membeli sepeda motor bekas dengan STNK yang masih atas nama pemilik sebelumnya. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat dalam pengurusan administrasi perpajakan kendaraan.

Aspirasi ini diharapkan mendapatkan perhatian melalui koordinasi dengan instansi terkait, baik dalam peningkatan infrastruktur transportasi maupun pemberian informasi dan kemudahan pelayanan administrasi perpajakan kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

Berbagai aspirasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemerataan akses bantuan pendidikan, penguatan sektor pertanian, serta pembangunan infrastruktur dasar. Khususnya dalam lingkup tugas Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, usulan mengenai pengembangan UMKM dan peningkatan sarana pendukung pertanian menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

” Setiap usulan atau aspirasi yang masuk akan selalu menjadi prioritasbl untuk kam perjuangkan.. Selaku anggota Komisi B , DPRD Provinsi Jatim, kami akan mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah, perangkat daerah, serta instansi terkait sesuai kewenangan dan mekanisme program yang berlaku untuk mendapatkan solusi terbaik” kata M Hadi Setiawan.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai kebutuhan dan permasalahan masyarakat dapat tersampaikan secara langsung kepada wakil rakyat dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang lebih merata, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.*

Related posts

Surabaya Jadi Tuan Rumah Munas Apeksi VII dan ICE

Rizki

Surabaya Hadapi Tantangan Fiskal untuk Realisasikan Pembangunan

Rizki

Paslon Risma – Gus Hans Daftar KPU Jatim Diantar Seluruh Bacakada Se-Jatim

neodemokrasi