Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pembatasan social dan physical distancing dalam rangka pencegahan Covid-19 telah memukul perindustrian di Jawa Timur. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Andik Dwi Putranto, menjelaskan tentang sulitnya industri bertahan di situasi saat ini.
“Pasti semua industri di Jawa Timur terdampak. Untuk industri yang mengandalkan bahan baku dari impor, terkena dua dampak sekaligus. Pertama, melemahnya nilai tukar rupiah dan kedua, berkurangnya kuantitas pasokan bahan baku dari beberapa negara, khususnya China, yang juga mengalami situasi yang sama akibat pandemic Covid-19.”jelasnya, Kamis, (2/4).
Sedangkan untuk industri yang berorientasi ekspor juga terpukul dengan melemahnya serapan pasar global. Baik pasar di Cina, yang mayoritas, maupun pasar di sejumlah negara lain di Eropa, Asia dan Amerika.
“Ini persoalan serius. Apalagi Jawa Timur dikenal memiliki core industri kemasan. Sementara industri ini sangat mengandalkan bahan baku biji plastik. Dan hampir semua diimpor dari Cina,” ujarnya.
Begitu pula industri pariwisata. Hampir rata-rata terpukul. Sementara industri agro, meskipun belum terlalu terpukul, namun ketersediaan pupuk dan daya beli masyarakat lokal juga menurun akibat pelambatan ekonomi nasional.
“Kita bisa lihat dari data statistik Jawa Timur tahun 2019 yang mulai menunjukkan tren defisit neraca perdagangan yang semakin lebar. Impor nonmigas Jawa Timur dari Cina pada 2019 mencapai USD 5,872 miliar atau sekitar 33,43 persen dari total impor Jawa Timur sapanjang 2019 yang mencapai USD 18,930 miliar,” ungkap Andik.
Sementara ekspor nonmigas Jawa Timur ke Cina sepanjang 2019 mencapai USD 2,299 miliar, atau sekitar 16,19 persen dari total ekspor Jawa Timur di 2019 yang mencapai USD 19,369 miliar.
Artinya defisit antara ekspor dan impor nonmigas sudah cukup tinggi sejak tahun 2019. Sehingga, Kadin Jawa Timur memperkirakan di triwulan I tahun 2020 ini bisa tergerus turun ke angka 0,25 sampai 0,40 persen. Apalagi kalau beberapa negara masih melakukan policy lockdown.
Menurutnya, semua pihak harus berpikir out of the box. Pertama, instrumen APBN dan APBD harus benar-benar menjadi stimulus dunia usaha. Ini sifatnya emergensi. Swasta harus tetap hidup. Karena tanpa swasta, PDRB akan anjlok, dan pertumbuhan ekonomi akan terjun bebas. Pada akhirnya daya beli masyarakat tergerus habis.
Kedua, stimulus dari pemerintah pusat berupa paket-paket kebijakan ekonomi, baik fiskal maupun nonfiskal harus segera diikuti oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten. Ini mutlak dan bisa dilakukan. Apalagi diskresi ini telah diberi payung hukum oleh pemerintah pusat melalui instrumen revisi alokasi anggaran.
Ketiga, program murni pemerintah berupa jaring pengaman sosial. Apakah itu bantuan tunai atau subsidi listrik dan lain-lain harus cepat dirasakan. Terutama oleh kalangan tenaga kerja informal dan buruh pabrik. Ini penting, sebab kalau nanti bulan Mei kita belum recovery, sementara buruh minta kenaikan UMR, pasti pengusaha angkat tangan.
Karena itu, Kadin Jawa Timur meluncurkan surat permohonan kepada seluruh walikota dan bupati di Jawa Timur, agar memperhatikan beberapa masukan dari Kadin, sebagai wadah para pengusaha. Inti isi surat tersebut adalah tiga hal tersebut.(dan)