Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meraih penghargaan dari Forest Stewardship Council (FSC) Asia Pacific. Penghargaan ini atas konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan dukungan yang bernilai dalam penerapan Standar Pengelolaan Hutan Regional (SPHR) untuk petani hutan di Jawa Timur pada tahun 2024-2025.
Selain itu, penghargaan ini diberikan atas konsistensi Pemprov Jatim dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani hutan rakyat di Provinsi Jatim hingga dapat mengimplementasikan pengelolaan hutan berbasis Asia-Pacific Regional Forest Stewardship Standard (AP RFSS) dan Forest Stewardship Council (FSC) Forest Management-Chain of Custody (FM-CoC).
Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Khofifah yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Jumadi, dalam ajang Apresiasi Standar Sertifikasi FSC dan Kemitraan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Hutan (PBPHH) dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan Dinas Kehutanan Jatim, yang digelar di Hotel Premier Place, Sidoarjo, Selasa (16/12).
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh FSC Asia Pacific. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan yang selama ini konsisten membangun tata kelola hutan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas penghargaan dari FSC Asia Pacific. Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi untuk seluruh kelompok tani hutan, pendamping, dunia usaha, dan semua pihak yang konsisten menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Khofifah menegaskan bahwa pengelolaan hutan lestari di Jawa Timur selalu mengedepankan keseimbangan antara pemulihan ekosistem dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. “Pemulihan ekosistem itu harus berseiring dengan dampak sosial ekonominya. Sehingga perlu mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Pendekatan tersebut, lanjut Khofifah, berdampak langsung pada penguatan Nilai Tambah Ekonomi (NTE) produk kelompok tani hutan di Jawa Timur. Bahkan, capaian NTE KTH Jawa Timur tercatat sebagai yang tertinggi di Indonesia.
“Jadi NTE KTH kita tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Bahkan pada 10 Desember 2024, Jawa Timur menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan atas capaian NTE KTH sebesar Rp619,9 miliar, atau 47,57 persen dari total nasional,” ungkapnya.
Tak berhenti di situ, berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Pengelolaan Hutan Lestari (SiMLuh) Kementerian Kehutanan, sepanjang Januari hingga 16 Desember 2025, NTE KTH jawa timur kembali mencatatkan capaian tertinggi nasional dengan nilai Rp 1.616.934.914.793 atau telah menyumbang 48,30 persen dari NTE KTH nasional.
Selain unggul dari sisi ekonomi, Jawa Timur juga menjadi provinsi terdepan dalam penerapan sertifikasi FSC pada hutan rakyat. Sejak tahun 2023, luas hutan rakyat tersertifikasi FSC di Jawa Timur terus bertambah dan hingga kini telah mencapai 20,531 hektare, atau lebih dari 55 persen total areal hutan kelola masyarakat bersertifikat FSC di Indonesia.
Di akhir, Gubernur Khofifah berharap penghargaan dari FSC Asia Pacific ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus konsisten menjaga pengelolaan hutan rakyat yang lestari dan berdampak nyata.(dan)