Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Politisi PDIP yang juga Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Dr Sri Untari Bisowarno M. AP mengatakan sudah membaca link online tentang perubahan nama dari PPDB yang sekarang menjadi SPMB. Sistem Penerimaan Murid baru.
“Saya kira itu cuma sekedar nama. Istilahnya menjadi murid baru. SPMB. Nah, yang pertama saya memang dari dulu kurang mendukung zonasi. Kenapa? Karena kesiapan sekolah kita belum cukup. Kita selalu bersiap Jadi belum rata, di tiap kecamatan belum ada sekolah, baik itu negeri maupun swasta. Jadi kalau kemudian dilaksanakan zonasi secara ketat, saya kira belum waktunya. Kita kalau mau zonasi seperti di Jepang, maka diperlukan adanya pemerataan jarak antara anak-anak di tempat mana dengan sekolahnya di tempat mana. Sehingga dibutuhkan tambahan jumlah sekolah maupun sekolah swasta yang memang akan menjadi peserta dari sistem itu.” kata Dr Untari Bisowarno menjelaskan.
“Maka ketika sekarang hari ini Pak Menteri menyampaikan bahwa tidak full zonasi, tetap berdasarkan domisili, afirmasi, kemudian prestasi dan mutasi. Saya kira ini sudah memadai segala sesuatu yang dibutuhkan, cuma kemasannya saja yang baru. Nah maka nanti kami mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan skenario seperti permintaan, seperti perintah presiden melalui Mendiknas. Karena ini sudah bulan Februari, sekolah-sekolah khusus misalkan. Kayak taruna-taruna kita itu juga sudah harus mulai.” lanjut perempuan yang juga menjabat sekretaris DPD PDIP Jatim ini.
Mengapa pihaknya meminta Dinas Pendidikan Jatim untuk sesegera memulai persiapan karena apa yang sudah diperintahkan oleh Presiden nanti persiapannya cukup. Dan sosialisasi kepada orang tua sesuai itu sangat dibutuhkan agar masyarakat juga memahami.
“Sebenarnya tidak terlalu baru, cuma ngurangi zonasinya. Zonasinya kan tinggal 40 persen. 40 persen Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, sehingga ini semua terwadahi, sekarang kan guru-guru kita banyak, ada yang pindah tugas ke sana, ke sini. TNI, Polri, kemudian instansi vertikal. Ini kan ya anaknya kalau dibiarkan berada di tempat jauh dengan orang tuanya kan kasihan. Maka itu dipasitasi tetapi jumlahnya juga tidak terlalu besar. Saya kira sudah cukup.”ujar politisi PDIP senior ini.
Pihaknya juga yakin bahwa pada SPMB ini tidak akan banyak timbul masalah karena itu hampir sama saja. Karena bersama Komisi E DPRD Jatim pihaknya sudah melakukan evaluasi j yang dibutuhkan. Yakni evaluasi terkait, anak-anak berprestasi.
” Soal anak anak berprestasi itu tinggal nanti di-grade lah. Prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang sains. Prestasi lagi di bidang ilmu kemasyarakat. Misalnya dia jadi ketua OSIS, dia jadi ini kan juga prestasi. Karena dia dipilih anak se-sekolah itu. Jadi kan bukan sesuatu yang baru. Dan ketua OSIS jumlahnya cuma berapa? Ketua-ketua OSIS negeri itu jumlahnya kan nggak banyak. Kalau itu mau jadikan privilege, menjadi prestasi saya kira itu juga bisa. ” tambahnya.
“Untuk kesiapan infrastruktur sekolah, apakah sudah siap? Tidak terlalu jauh berbeda menurut saya, sehingga cukup saja itu. Kita tinggal memanggil kembali dinas pendidikan. Lulusan tahun ini berapa rencananya, lalu rombel yang disiapkan berapa. Kalau ada peran serta dari teman-teman swasta kan jauh lebih baik. “jelasnya.
Karena sekarang ujian nasional itu kan diperlakukan kembali, tapi namanya bukan ujian nasional. Tapi apa, akreditasi apa? Asal dipersiapkan dengan baik tidak ada terpengaruh
Pihaknya juga menceritakan pernah ikut ujian nasional pertama kali di Indonesia ketika kelas 3 SMA . Problem baik-baik saja, yang penting guru, seswa, orang tua itu saja dan teman-teman media. UN itu kan otomatis kan tidak akan mengurangi nilai dari hasil itu sendiri. (nora)