Surabaya. NEO DEMOKRASI. COM. Politisi Gerindra DPRD Jatim, Dr Benjamin Kristanto, MARS mengataka wacana terkait program pemutihan tunggakan BPJS, membuatnya berkomentar lebih jauh.
“Ya jadi kami dari Dewan kalau ada wacana bahwa tunggaan-tunggaan BPJS itu akan ditanggung oleh negara itu suatu hal yang luar biasa artinya karena seringkali saya sampaikan bahwa orang-orang yang tidak membayar iuran itu. Bukan berarti mereka nakal, bukan. Tetapi memang keadaan ekonomi mereka yang memang tidak sanggup.. “ujar anggota komisi E DPRD Jatim ini.
Ia menambahkab, biasanya untuk sekolah anaknya saja, untuk makannya saja, mereka sudah bingung. Apalagi kalau suruh bayar-bayar iuran yang menurut mereka buat kehidupan tidak terlalu penting. Buat kehidupan .
“Nah jadi berterima kasih kalau wacana ini bisa terlaksana. Nah kami harapkan wacana ini bukan hanya sebuah sekedar wacana tetapi benar-benar diterapkan sehingga benar-benar mereka yang tidak mampu itu bisa dibantu untuk bayar iurannya itu digratiskan ataupun dihilangkan denda-denda yang kemarin. ” tambahnya.
Terkait munculnya survei. perrbandingan setuju dan tidak setuju itu 30 banding 70. Artinya yang 70 setuju bahwa protes pemutihan itu layak diterima, yang 30% itu tidak setuju karena ini kasihan dengan mereka yang sudah rajin membayar, rutin membayar secara tertib.
” Ya jadi kita harus bijak ya menurut saya, kan sudah pasti orang setuju karena rasa kemanusiaan, tadi kan saya sampaikan bahwa tidak semua orang yang tidak bayar itu artinya nakal, tidak semua itu, memang benar-benar ada orang yang tidak mampu, sungguh-sungguh mereka tidak mampu. Lalu kalau mereka yang misalnya merasa, waduh kami yang udah bayar rutin ini gak adil. Iya Maksudnya kita bersyukur kita sampai sayat ini diberikan oleh yang maha kuasa Tuhan Allah kemampuan untuk bayar iuran. Kemampuan untuk kita mempunyai uang untuk membiayakan anak-anak kita, untuk makan kita. Jadi kalau menurut saya tidak perlu adanya semacam kecemburuan atau apa, tidak perlu karena. Ya kita bersyukur kita mampu bayar, sedangkan yang mereka yang tidak mampu bukan harus dipaksakan.” jelasnya.
“Makanya saya setuju nanti misalnya dievaluasi, misalnya diperhatikan apakah orang yang tidak bayar itu memang misalnya desil 1 dan desil 2. Misalnya begitu, berarti kan itu memang keluarga yang sangat-sangat tidak mampu. Nah kalau itu memang desil satu, desil duanya itu terpenuhi, berarti kan memang dia orang gak mampu, begitu maksudnya. Kecuali ada orang yang kaya gak mau bayar, itulah yang cerita. Pasti kan tentu bunyinya lain, mereka harus diwajibkan bayar,” tambahnya.
Ditambahkannya bahwa bukti lain atau perbedaan yang pernah ngeklaim, yang belum pernah ngeklaim, atau maksudnya untuk memakai… Kalau soal klaim itu menurut saya kan itu yang dibahasakan . Artinya walaupun saya bayar, saya kan rutin bayar, tapi saya kan tidak mengharapkan sakit. Sehingga kalau saya tidak mengharapkan sakit, ya saya bersyukur kembali lagi kepada Tuhan bahwa saya tidak sakit. Dengan demikian, yang iuran saya bayar digunakan untuk mereka yang sakit. Artinya, subsidi silang dalam tanda kutip mungkin kita sekalian mengamalkan, membantu mereka yang tidak mampu.” pungkasnya Dr Ben.
“Dari data Kemensos itu memang. Masuk mereka yang benar-benar tidak mampu, kan desil 1-2 itu artinya yang sangat-sangat tidak mampu. Nah mereka masuk pada yang suku-suku tidak mampu, ya mau bilang apa? Kan memang harus kita bantu, gitu kan sebenarnya. Memang harus kita bahas Yang tidak tertempat-tempat itu kalau dia orang kaya, dia karena nggak mau bayar, lalu disubsidi negara, ya itu kan yang tidak boleh.”, jelasnya.
Jadi kalau dia dilihat bagaimana supaya tidak salah harus ditindaklanjuti atau dievaluasi atau ditinjau apakah mereka masuk kategori mereka orang-orang yang tidak mampu dalam arti D1, D2 tadi.
” Harapan pribadi soal ini, soal kebijakan pemerintah ini. Biar kami harap ini jangan jadi wacana saja, tetapi benar benar Menteri Keuangan menerapkan itu. Mereka merealisasikan. Kedua seperti tadi tepat sasaran artinya mereka yang orang-orang yang tidak mampu yaitu desil 1-2 gitu tepat sasaran nah nomor tiga ya mungkin ada sosialisasi kepada masyarakat untuk menimbulkan kecemburuan bahwa kalau kita yang mampu bayar berarti kita anggaplah ini suatu anugerah dari Yang Maha Kuasa sehingga kita punya kemampuan bayar maupun kita nanti mengamalkan kalau kita tidak melakukan klaim apapun atau diberikan kesehatan atau diberikan oleh Yang Maha Kuasa” tutupnya. (nora)