
Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Saat ini sekitar 16 juta orang menggantungkan hidup pada industri sawit, dan 41 persen perkebunan dimiliki rakyat. Sawit juga membuka daerah-daerah terpencil yang kini tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. “Industri sawit itu industri yang dibutuhkan, tetapi juga yang paling dibenci,” kata Ketua Gapki Eddy Martono.
Hal ini ia ungkapkan dalam Workshop Jurnalistik PWI– Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) bertema Industri Sawit Nasional, Kontribusi dan Prinsip Sustainability, Rabu (18/11).
Meski demikian, Eddy menegaskan Gapki berkomitmen pada keberlanjutan melalui sertifikasi wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan banyak anggotanya juga mengikuti sertifikasi sukarela RSPO.
Tantangan lain, menurutnya, datang dari EUDR, karena definisi deforestasi Uni Eropa berbeda dengan definisi Indonesia. Kebun karet rakyat yang diganti sawit, misalnya, bisa dianggap deforestasi.
Soal kebakaran lahan, Eddy menyoroti celah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan kearifan lokal yang membolehkan pembakaran terbatas bagi masyarakat adat kerap disalahgunakan oknum. Sementara perusahaan tetap dikenai tanggung jawab mutlak (strict liability) bila api muncul di areal konsesinya. “Padahal tidak mungkin perusahaan membakar asetnya sendiri,” tegasnya.
Eddy menambahkan, perusahaan anggota Gapki justru turut memadamkan api di luar konsesi. Termasuk menyiagakan team berbulan-bulan untuk menjaga kawasan sekitar dari ancaman kebakaran.
Di sisi pasokan, Eddy mengingatkan kebutuhan domestik terus naik. Kebutuhan untuk biodiesel saja diperkirakan meningkat dari sekitar 13,7 juta menjadi 17,4 juta ton tahun depan. Sementara produksi stagnan dan diperkirakan turun sekitar 3 juta ton akibat El Niño.
“Kita tidak mungkin mengorbankan konsumsi dalam negeri,” ujarnya sambil mengingatkan dampaknya terhadap potensi ekspor serta kenaikan harga minyak sawit. Karena itu, peningkatan produktivitas menjadi penting. Gapki fokus pada intensifikasi. Beberapa upaya, misalnya, bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) mendatangkan serangga penyerbuk baru dan mengintroduksi bibit tahan kekeringan serta berbatang pendek.
Namun, menurutnya, intensifikasi tidak akan optimal tanpa peremajaan sawit rakyat. Produktivitas kebun rakyat yang belum diremajakan sekitar 10 ton per hektare per tahun. Sementara kebun yang sudah diremajakan bisa mencapai 20–22 ton.
Workshop kali ini adalah yang kedua, setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta dan diikuti wartawan dari berbagai media serta organisasi profesi. Dalam kesempatan itu, Eddy bersama Sekretaris Jenderal Gapki Hadi Sugeng Wahyudiono menyerahkan cendera mata berupa batik sawit kepada ketua PWI Pusat dan ketua PWI Jawa Timur. Batik tersebut dibuat perajin Yogyakarta menggunakan malam (lilin) dari sawit, bukan dari minyak bumi.
Sementara itu, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir mengibaratkan hubungan publik dengan industri sawit seperti “benci tapi rindu”. Industri ini menghadapi persoalan kompleks, baik domestik maupun geopolitik, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan dukungan semua pihak. “Teman-teman wartawan harus banyak membaca dan meliterasi diri terkait lingkungan dan kelapa sawit,” ujarnya.
Sedangkan Ketua PWI Jawa Timur Lutfi L. Hakim menegaskan, karena kontribusinya yang besar, persoalan di sektor sawit bukan lagi persoalan sektoral atau lokal, melainkan persoalan nasional. Menurut Lutfi, workshop ini bertujuan agar wartawan memahami industri sawit secara detail dari hulu ke hilir. “Kami tidak bermaksud menjadi juru bicara atau corong industri, tetapi menyampaikan hal yang benar,” ujarnya.
Ia menilai stigma terhadap sawit, mulai dari deforestasi hingga kebakaran hutan dan lahan, sudah sangat kuat. Wartawan berkewajiban meluruskan informasi yang keliru, sekaligus tetap mengawasi dan mengkritisi hal yang memang salah. “Kalau produk jurnalistik tidak memberi nilai, kita menjadi tidak penting,” katanya.(*)
