Reses Hadi Setiawan SE yang dihadiri anggota DPR RI Komisi VI, M. Sarmuji, SE, M.Si
Kediri. NEO DEMOKRASI.COM–Penyelenggaraan reses Hadi Setiawan SE titik keempat di dapil VIII meliputi Kabupaten dan Kota Kediri digelar di Balai Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kediri pada Selasa, 28 Juli 2026. Dihadiri 140 warga masyarakat yang terdiri dari guru, penggiat UKM, kelompok tani, peternak, tokoh masyarakat, pelaku UKM , beberapa KWT(Kelompok Wanita Tani) dan masyarakat umum.
Reses kali ini terasa istiwewa karena dihadiri anggota DPR RI di Komisi VI yang juga berangkat dari Dapil Jatim VI meliputi (Blitar Kediri, Tulungagung) yakni M Sarmuji, ynag saat ini juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar.
“Saya datang kali ini berniat untuk bersilaturahmi, banyak program sengaja kita akses untuk masyarakat di kabupaten Kediri. Banyak kepala desa mengalami kesulitan, dana desa kesulitan, kepala daerah kesulitan karena beberapa anggaran yang direlokasi. Kami tidak ingin anggota DPR RI, DPRD Propinsi dan kabupaten hanya datang waktu mau pemilu saja. Tapi setelah terpilih dan jadi, susah ditemui. Nyari program juga tidak gampang. Anggota DPR Fokus di Komisi masing masing.. Karena kita tahu kebutuhan masyarakat macam macam, Kami mencari cara semaksimal mungkin harus bisa memperjuangkan untuk mewujutkan apa yang diiinginkan. Apa yang bisa kita tindak lanjuti kita akan tindak lanjuti, khususnya kesulitan apa yang bisa kita bantu selesaiakan. “kata HM Sarmuji dalam sambutan pembukaan.
Secara kebetulan M Sarmuji duduk sebagai anggota Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), badan usaha milik negara (BUMN), serta standardisasi nasional. Sehingga pihaknya bisa membantu atau memberikan alternatif sinergi lainnya yang bisa diakses jika aspirasi tidak bisa dikaver di tingkat kabupaten atau provinsi.
Usulan pertama yang masuk ada keluhan kepala dusun Kayunan, yang mengeluhkan dana desa yang terbatas, tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain lain sehingga tidak tersisa untuk pembangunan.
“Kalau untuk program pemerintahb realisasinya tahun berikutnya. Untuk pengajuan 2026 realisasi 2027. Jadi dianggarkan dulu tahun ini untuk direalisasikan tahun 2027.” Kata Hadi Setiawan SE.
Sementara dari kelompok peternak sapi mengeluhkan bahwa saat ini mereka kesulitan pakan ternak sehingga memohon bantuan unutk mengatasi kesulitan ini. Menanggapi hal ini, M. Sarmuji mengatakan ada pilihan yang dipilih untuk mengatasi hal ini.
“Bisa, nanti diusulkan pemberian Copper untuk pembuatan pakan ternak dengan cara belajar pada orang yang sudah membuat pakan ternak. Memanfaatkan jerami dan rumput. Untuk alatnya , insya Allah akan kami bantu. “ ujar M Sarmuji.
Sementara ibu Afi, seorang guru MA dari Plosoklaten yang berada di bawah kewenangan Kemenag, mengeluhkan perihal tarikan pungli yang harus dibayar setiap bulannya. Mengingat gajinya yang hannya Rp 200 rib perbulan, sehingga potongan senilai 25 ribu juga terasa berat baginya. Tidak hanya mengeluhkan terkait pemotongan, namun ia juga memprotes adanya perbedaan antara guru dari unsur kemenag dan disdik.
“ Soal pungli harusnya sudah dikaver Kemenag dan perbedaan guru dari unsur Kemenag dan Disdik itu tidak seharusnya terjadi. Untuk itu nanti akan kami suarakan. Supaya ada keadilan karena baik dari Kemenag maupun Disdik, sama sama dalam naungan pemerintah RI. “ janji M Sarmuji.
Lain lagi dengan Ibu Emi dari desa Kayunan yang meminta bantuan agar bisa produksi secara mandiri di rumah. Walaupun ia sudah menjadi anggota KWT (Kelompok Wanita Tani) karena ia merasa produksi yang dihasilkan, tidak maksimal. Keluhan ini ditanggapi M.Sarmuji dengan mengatakan permintaan bantuan secara mandiri, sendiri sendiri, tidak bisa dikabulkan. Prosedurnya harus bersama dengan kelompok.
“ Jadi kumpulkan kelompok masing masing, baru bisa mengajukan, insya Allah bisa terealisai dengan mudah “ pungkas M. Sarmuji. (nora)