Kediri. NEO DEMOKRASI.COM –Dalam rangka memenuhi agenda Reses Masa Persidangan 111 Tahun Sidang 2025-2026, anggota Komisi B DPRD Jatim dari dapil VIII( Kabupaten/ Kota Kediri) M Hadi Setiawan SE dapil VIII( Kabupaten/ Kota Kediri) menggelar reses di rumah carik Pandantoyo, Fendi, di desa Pandantoyo, Ngancar, Kediri. Kegiatan reses ini diikuti sekitar 140 warga masyarakat yang berasal dari daerah Pandantoyo dan sekitarnya.
Konstituen terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai guru, petani, peternak, penggiat UKM, perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat umum. Selama 1,5 berlangsungnya reses, warga antusias menyampaikan unek unek dan keluhan. Salah satunya, seorang petani tebu yang mengeluhkan sulitnya mengakses pupuk subsidi, kalaupun dapat jatah bantuan tapi sangat kurang untuk memenui keputuhan pupuk lahan tebu yang dimilikinya. Kemudian ada juga aspirasi terkait permintaan pembangunan desa dan perbaikan jalan alternattif.
Lurah Pandantoyo, Dina Istanti yang juga hadir di reses itu menyampaikan bahwa bantuan yang selama ini datang sudah dimanfaatkna dengan baik dan masksimal untuk kebutuhan pembangunan desa Pandantojo. Sementara Wiyono, Lurah Desa Pandantoyo, menyampaikan bahwa di musim saat ini warga desa sedang mengalami kesulitan mengakses air.
“Tugas anggota dewan melihat dan mendengar apa yang bisa dibantu untuk pembangunan tingkat desa. uang bisa dipakai semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan masyarakat di tingkat desa. Pada reses ini, bagaimana dan aspirasi apa yang bisa dibawa ke tingkat kabupaten atau propinsi. Juga apa yang bisa disinergikan dengan program pemerintah provinsi, maupun program kementerian. Ada program CSR, program program pertanian, yang mungkin bisa membantu” kata Hadi Setiawan SE pada sambutan awalnya..
Lebih jauh Anggota Komisi B DPRD Jatim ini menjelaskan terkait fungsi dan kewajiban anggota dewan. Selain menggelar reses untuk menjaring aspirasi konstituen dan menjalankan kebijakan pemerintah Jatim. Juga ada tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, penyusunan perda provinsi, bugjeting, penganggaran terutama menentukan standarisasi kebutuhan masayarakat. Ketiga controling, pengawasan
“Makanya monggo disampaikan saja aspirasinya. Kalau tidak ada aspirasi yang dirugikan bukan saya sebagai anggota dewan, tapi justru masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, njenengan semua harus bisa menjadi perwakilan yang ngundang. Unsur kemanfaatan sebagai tokoh berguna untuk masyarakat yang lain” jelas Hadi
Pada kesempatan itu, salah seorang warga bernama Radjiman dari Plosoklaten mengeluhkan terkait harga tebu murah, sementara akses pupuk bersubsidi juga masih kurang Ini membuat pihaknya selalu petani tebu, susah. Sementara
Budiono dari Pandantoyo, mengeleuhkan askses jalan yang sulit. Mengingat posisi desa Pandantojo terdiri dari 4 dusun, diantara Nglempun, Pandantoyo, Gogorejo dan Gondanglegi harus berputar lewat desa Ngancar untuk mengakses daerah lain. Selama ini tidak bisa membangun jalan secara swadaya karena tanah masih bersifat HGU. Ada jembatan tapi sudah mulai rusak saya tidak bisa diperbaiki lagi.
Berikutnya, salah satu warga juga mengusulkan penerangan jalan, yang selama ini masih swadaya masyarakat. Sementara Moch Arifin dari Ploso Lor, mengeluhkan soal hawa panas, air suit dan habis. Terakhir, perlunya pembangunan moralitas untuk masa depan anak. Ada perhatian khusus untuk para pendidik dan guru yang membangun moralitas, agama atau organisasi agama.
” Moralitas itu luas, bisa pendidikan formal. Informal, ada standarisasi guru-guru kebanyakan dikelola provinsi akan kami sampaikan ke fraksi kabupaten terkait masalah identifikasi yang harus ditingkatkan untuk yang menjaga norma, salah satunya insentif untuk guru guru ngaji. “ jelas politisi Golkar itu.
Terkait kelangkaan pupuk subsidi Hadi menjelaskan bahwa ada standarisasi yang diberlakukan dari kabupaten, kalau membutuhka pupuk subsidi dalam jumlah lebih maka prosedurnya harus minta kabupaten untuk mengajukan tambahan pupuk. Tebu juga ada standart, terkait jumlah kebutuhan pupuk dan luasan tanaman.
“ Soal kebutuhan penerangan jalan desa nanti diajukan ke DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Sementara untuk jembatan akan saya carikan jalan alternatif untuk merealisasikan jalur akses dari Pandantoyo ke wilayah lain” pungkasnya.(nora)