Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya menggelar High Level Meeting (HLM) yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital (TP2ED), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Pertemuan bertema Sinergi Kebijakan Pengendalian Inflasi, Digitalisasi Transaksi, dan Inklusi Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Kota Surabaya tersebut berlangsung di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (15/12).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin langsung jalannya diskusi sekaligus menyampaikan paparan utama. Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda Kota Surabaya serta para pemangku kepentingan strategis. Di antaranya Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur, dan mitra terkait lainnya.
Sejumlah narasumber dari Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, serta institusi teknis seperti Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, dan perwakilan perguruan tinggi turut memaparkan berbagai isu strategis.
“Fokus utama yang ditekankan adalah inflasi dijaga melalui implementasi digitalisasi yang terintegrasi dengan peningkatan akses keuangan daerah. Akses keuangan ini penting untuk menopang permodalan pedagang dan pelaku UMKM. Ketika seluruh elemen bergerak sinergis, pertumbuhan ekonomi akan tercapai,” jelasnya.
Ia menambahkan, pertemuan ini menjadi langkah awal yang akan ditindaklanjuti dengan rapat lanjutan guna mengevaluasi output dan outcome masing-masing tim. Evaluasi tersebut akan menentukan langkah konkret ke depan, mengingat seluruh tim saling menunjang.
Eri juga menyampaikan, berdasarkan paparan kepala OJK, sinergi lintas tim yang dibangun Pemkot Surabaya menjadi perhatian di tingkat nasional. OJK bahkan mengapresiasi berbagai inisiatif yang telah dijalankan di Surabaya.
Upaya konkret menekan inflasi dan menjaga stabilitas harga diawali dengan pemetaan neraca komoditas kebutuhan pokok utama di Surabaya. Setelah komoditas prioritas ditetapkan, harga dipetakan mulai dari tingkat produsen hingga harga jual di pasar.
Saat ini, kinerja ekonomi Surabaya menunjukkan tren positif. IPM tercatat sebesar 85,6 persen, nilai investasi mencapai Rp40,48 triliun, pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 sebesar 5,5 persen, angka kemiskinan turun menjadi 3,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,84 persen, dan Gini Rasio menurun menjadi 0,369.
Namun, Eri menegaskan, capaian tersebut bukan semata hasil kerja Pemkot Surabaya, melainkan buah kolaborasi bersama BI, OJK, BPS, Kejaksaan, Kepolisian, dan perguruan tinggi.
“Saat ini pertumbuhan ekonomi Surabaya berada di kisaran 5,5 persen. Target tahun depan harus ditingkatkan hingga di atas 6 persen. Dengan pergerakan ekonomi bruto mencapai sekitar Rp700 triliun, seharusnya potensi pertumbuhan bisa lebih tinggi,” ujarnya.(dan)