Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya menemukan banyak warga ber-KTP Surabaya yang ternyata tidak berdomisili di Kota Pahlawan. Temuan tersebut terungkap dalam pelaksanaan Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang dilakukan hingga tingkat rukun tetangga (RT) untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekaligus memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, muskel menjadi upaya pemkot untuk mendapatkan data yang lebih terperinci mengenai kondisi masyarakat melalui verifikasi langsung di lapangan. “Pemkot Surabaya dalam beberapa minggu ini melakukan kegiatan muskel. Kita ingin lebih dalam lagi sehingga prosesnya dilakukan hingga di tingkat RT,” kata Antiek, Rabu (14/10).
Menurut dia, pendataan hingga tingkat RT diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan keadaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat memetakan kondisi sosial ekonomi warga sebagai dasar menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan.
“Dengan demikian kita akan mempunyai data melalui pemetaan yang dilakukan klarifikasi secara langsung di masyarakat untuk melihat masyarakat dengan berbagai sosial ekonominya untuk kita tahu intervensi yang bisa diberikan oleh pemerintah secara langsung,” katanya.
Antiek mengungkapkan, salah satu persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan muskel adalah ketidaksesuaian antara data administrasi kependudukan (adminduk) dan domisili sebenarnya warga. Temuan tersebut menjadi perhatian Pemkot Surabaya karena kesesuaian data kependudukan berpengaruh terhadap proses pelayanan publik dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mendukung proses pendataan, Pemkot Surabaya juga mengintegrasikan pelaksanaan muskel dengan penggunaan aplikasi Perlinsos. Aplikasi tersebut dimanfaatkan untuk menghimpun data masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi salah satu variabel dalam penentuan intervensi pemerintah.
Ia juga menuturkan pendataan melalui aplikasi Perlinsos dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Muskel agar informasi mengenai kondisi masyarakat dapat dihimpun secara lebih terstruktur. “Untuk itu, bersamaan dengan pelaksanaan Muskel kami juga melakukan pendataan melalui aplikasi Perlinsos,” imbuhnya.
Sejalan dengan temuan tersebut, Antiek mengimbau warga yang alamat pada dokumen kependudukannya tidak sesuai dengan tempat tinggal sebenarnya agar segera memperbarui administrasi kependudukan sesuai domisili. “Kami mengimbau masyarakat agar segera melakukan pengurusan administrasi sesuai dengan domisilinya,” pesannya.(dan)