Sidoarjo, NEODEMOKRASI.COM – Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bakal fokus memulihkan ekonomi pada tahun 2022. Itu dituangkan dalam belanja APBD tahun 2022 yang telah digedok dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo, di Gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (26/11) malam.
Menurut Bupati Muhdlor, tahun 2022 adalah tahun penuh tantangan. Pemulihan ekonomi akan menjadi fokus dari setiap belanja APBD Sidoarjo. Tentu pemulihan ekonomi diiringi ketat dengan penguatan sektor kesehatan karena pandemi memang belum bisa diketahui kapan berlalu.
“Tapi dengan besaran APBD 2022 yang disepakati bersama ini, kita ingin mengirimkan sinyal bahwa ada semangat, ada optimisme pemulihan ekonomi,” cetus Gus Muhdlor, panggilan karib Bupati Ahmad Muhdlor.
Dia pun membeber sejumlah program pemulihan ekonomi yang telah disiapkan. Seperti pembangunan serta pemerataan infrastruktur. Betonisasi jalan akan terus dijalankan, dan semakin meluas ke berbagai wilayah. Hal itu semakin melengkapi lebih dari 25 ruas jalan yang tuntas dibeton di akhir tahun ini.
Selain itu, ada alokasi untuk mempercepat proyek Frontage Road Waru-Buduran dan Flyover Aloha untuk mengurai kemacetan. ”Infrastruktur menjadi salah satu cara memulihkan ekonomi. Dengan infrastruktur yang baik, mobilitas orang dan barang semakin lancar. Selain itu, tentu saja dalam proses pengerjaannya juga menyerap lapangan kerja,” tandasnya.
Selain itu, APBD juga akan memberi alokasi khusus untuk pemulihan ekonomi berbasis UMKM. Selain itu ada program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (Kurma), bantuan modal Rp 5-50 juta untuk perempuan, utamanya korban PHK. Sedangkan sektor pendidikan, menyiapkan beasiswa. Dan sektor kesehatan, pengoperasian RSUD Krian untuk pemerataan pelayanan kesehatan ke seluruh wilayah Sidoarjo.
Jubir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo Warih Andono menyebut, ada banyak perubahan postur APBD 2022 selama dalam proses pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Di antaranya dari sisi pendapatan, awalnya eksekutif mengajukan Rp 4,090 triliun, namun ada penambahan dari PAD sebessr Rp 36 miliar.
Sedangkan dari sisi belanja, ada beberapa pos yang ditambahkan dalam APBD 2022 oleh Banggar. Di antaranya belanja DAK, dana desa, belanja dari BLUD RSUD, dan tambahan belanja. Menanggapi hasil laporan Banggar tersebut, seluruh fraksi DPRD sepakat menerima perhitungan APBD 2022 dan meminta ditetapkan sebagai perda. (dan)