Sidoarjo. NEO DEMOKRASI.COM – Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar, Adam Rusydi S.Pd M.Pd menggelar reses titik pertama Masa Persidangan III Tahun 2025-2026 di Desa Plaosan, Kecamatan Wonoayu, pada Selasa 28 Juli 2026. Dihadiri sekitar 130 warga masyarakat yang terdiri dari perangkat desa Plaosan, pelaku UKM dan tokoh masyarakat dari sekitar Plaosan.
Banyak aspirasi yang berhasil dijaring Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo 2 periode tersebut. Selain persoalan ekonomi, kebutuhan lapangan untuk olahraga , pembangunan sarpras desa sampai soal pengelolaan sampah di daerah Plaosan. Selama ini pengelolaan sampah lebih banyak dilakukan atas inisiatif warga sendiri. Itupun masih mengalami banyak kendala karena kurangnya alat pengangkut sampath Pada kesempatan itu, Adam Rusdy berjanji akan merealisasikan bantuan 5 kendaraan roda tiga untuk mengfasilitasi pengangkutan sampah ke TPS.
Dalam sambutannya, Adam menyampaikan terima kasih kepada konstituen yang telah memberi amanah sebagai wakil rakyat. Ia juga mengapresiasi ats kerja keras Lurah, Carik, dan Mudin di Plaosan yang tetap semangat membangun desa meski di tengah keterbatasan anggaran dan ketatnya regulasi.
“Saya apresiasi perangkat desa yang serius membangun desanya dan tidak membeda-bedakan. Ini penting di tengah beban aturan dan anggaran yang semakin ketat,” ujar Adam.
Dalam sesi dialog, warga Plaosan mengeluhkan kebutuhan TPS serta lapangan untuk olahraga basket dan voli. Pada kesempatan itu, Adam menjelaskan, mekanisme pengusulan program saat ini sudah berbeda dengan dulu. Setiap usulan, termasuk dari anggota DPRD, harus melalui proses administrasi yang ketat.
“Sekarang pengajuan program harus lengkap dokumen legalitasnya. Anggota DPRD juga wajib mengawal dan memperjuangkan sampai ke eksekutif,” jelasnya.
Ketatnya aturan ini menurut Adam tidak lepas dari pengawasan KPK. Apalagi Sidoarjo memiliki catatan jejak digital terkait kasus korupsi, sehingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran terus diperketat. Adam juga menyoroti pemangkasan APBD yang berdampak pada dana desa. Ia menyebut, APBD desa yang disahkan pekan lalu untuk Plaosan hanya tersisa Rp225 juta.
“Anggaran desa hari ini paling besar Rp356 juta. Ia juga yang hanya Rp156 juta. Bayangkan, uang Rp300 juta, direkayasa apapun tetap tidak cukup untuk membiayai pembangunan desa. Padahal beban pembiayaan desa justru semakin banyak karena aturan baru,” katanya.
Lebih jauh dijelaskan Adam bahwa pengajuan program terutama yang dari DPRD itu harus melalui proses cukup ketat. Semua proses jalannya pengajuan diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korups, Karena track record Sidoarjo sehingga pengawasan dari pihak aparat penegak hukum terus dilakukan agar jangan sampai terjadi berulang lagi
“Terkait dengan kehadiran kami di sini tentu kami melakukan serap aspirasi karena kami ingin bagaimana desa ini bisa melakukan pembangunan asal bapak ibu tahu hari ini APBD seminggu yang ketokannya.
Adam juga menceritakan kenangan pahitnya tiga tahun lalu, ketika mau meresmikan lapangan yang telah diiuayakan semaksimal mungkin untuk terealisasi. Berkat kerja kerasnya memperjuangkan turunnya bantuan untuk pembangunan lapangan tersebt bisa terealisasikan dengan baik.
“Ada suatu kejadian, saya masih ingat betul di tahun 2023 Saya bangun lapangan di kabupaten Sidoarjo. Setelah bangunan selesai, saya juga kepingin meresmikan, tapi malah saya diusir hanya karena saya bukan dari partai yang diharapkan oleh warga. Ya ini resiko, kita harus ikhlas dan di tahun ini juga ada dua desa yang sama seperti itu teman-teman sehingga akhirnya kami juga memutus silaturahmi. Tapi hari ini pak lurah dan seluruh jajaran perangkat desa memberikan contoh yang baik kepada seluruh warga bahwa hari ini jangan pandang dari mana pantainya tetapi lihatlah bagaimana manfaatnya untuk desa. Karena semua partai itu juga ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat” cerita politisi muda Golkar itu.
Saat ini meski kondisi anggaran bantuan untuk pembangunan sarpras desa berkurang jauh. Adam menegaskan DPRD tetap berupaya memperjuangkan agar pembangunan di desa bisa terus berjalan. Ia meminta warga tetap aktif menyampaikan aspirasi agar bisa menjadi bahan pembahasan di DPRD Jatim. (nora)