Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Pemkot Surabaya melakukan langkah strategis dalam dunia pendidikan dengan menjalin kerja sama strategis bersama delapan perguruan tinggi negeri (PTN) dan 24 perguruan tinggi swasta (PTS) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Lobi Balai Kota, Kamis, (5/2). Kerja sama ini, berfokus pada pemberian beasiswa berupa bantuan biaya perkuliahan bagi mahasiswa dari keluarga prasejahtera di Kota Pahlawan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan wujud nyata implementasi Pancasila dan gotong royong dalam membangun kota. Ia menegaskan bahwa jumlah PTN dan PTS yang mengikuti kerja sama akan terus bertambah secara bertahap.
“Alhamdulillah, hari ini hampir seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta hadir. Memang ada beberapa yang berhalangan, tetapi secara keseluruhan partisipasi sangat besar. Tadi tercatat sekitar 32 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang menandatangani kerja sama, dan jumlahnya akan terus bertambah secara bertahap,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa jangkauan bantuan pendidikan tahun ini, meningkat dari 3.000 mahasiswa menjadi 24.000 mahasiswa. Peningkatan tersebut, tak lepas dari adanya evaluasi sistem dan kolaborasi dengan pihak kampus. Mengenai pendanaan bantuan pendidikan, Pemkot Surabaya menyiapkan dana sekitar Rp150-200 miliar untuk tahun 2026.
“Tahun ini lebih besar, tapi yang terpenting bukan jumlahnya, melainkan jangkauannya yang jauh lebih luas. Kebijakan ini diprioritaskan bagi keluarga prasejahtera (Desil 1–5) dengan prinsip satu keluarga minimal satu sarjana untuk memutus rantai kemiskinan,” terangnya.
Menurut wali kota, kerja sama ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa perguruan tinggi negeri tidak dapat melakukan perubahan karena kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pihak kampus.“Tapi hari ini terbukti bahwa perubahan bisa dilakukan, jika niatnya untuk membantu rakyat kecil,” imbuhnya.
Kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut didukung penuh oleh PTN dan PTS. Rektor Unesa Nurhasan memberikan apresiasi tinggi terhadap ide ini yang ia sebut sebagai “ide gila yang luar biasa.” Menurutnya, kelemahan bangsa selama ini adalah kurangnya fokus dan sulitnya bekerja sama, namun Kota Surabaya berhasil mendobrak hal tersebut.
“Ini adalah program luar biasa untuk memutus rantai kemiskinan melalui SDM unggul. Unesa siap mendukung penuh, berapapun kuota yang ditugaskan oleh Pak Wali,” tegas Cak Hasan biasa ia disapa.
Senada dengan itu, Rektor Universitas Wijaya Putra Budi Endarto yang mewakili PTS, menyoroti perubahan kebijakan melalui Perwali Nomor 4 Tahun 2026. Ia menilai kebijakan ini bersifat redistributive policy dan investasi sosial jangka panjang. “Dulu bantuan hanya untuk PTN, sekarang mahasiswa di PTS yang ber-KTP Surabaya juga mendapatkan hak yang sama. Ini adalah social investment yang akan kita bawa ke tingkat nasional sebagai pilot project,” kata Budi.
Momen haru sempat pecah saat diperkenalkannya Anisah Wahyu Triska, mahasiswa semester 5 jurusan Administrasi Publik di salah satu PTS. Anisah hampir putus kuliah karena keterbatasan biaya dan harus membantu ibunya berjualan penyetan. Melalui program ini, Anisa dipastikan dapat melanjutkan pendidikannya hingga lulus.(dan)