Kediri. NEO DEMOKRASI. COM. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim yang berangkat dari dapil Jatim VIII ( meliputi kota dan kabupaten Kediri , Ro’aitu Nafis, Laha S. Pd, M. H,, menggelar reses di 6 titik di wilayah fesa Semambung, Kayen Kidul, Maduretno Papar Kedin .Dusun Pluncing, Siman Kecamatan Kepung , Kedin. Dusun Ngeluk, Desa Gambyok , Grogol, Kediri dan desa Pule , Kandat Kediri. Masing masing dihadiri 125 peserta yang terdiri dari petani, guru, pelaku UMKM, pelaku UKM, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Selama reses berbagai aspirasi berhasil ditampunngnya . Dihadiri 125 konstituen yang mayoritas terdiri dari para petani, peternak, pelaku UKM dan UMKM, juga perangkat desa dan tokoh masyarakat. Berbagai aspirasi yang disampaikan mulai soal pembangunan rabat, bantuan alsintan, permintaan bantuan pupuk, perbaikan plengsengan struktur bangunan yang berfungsi untuk menahan atau memperkuat sisi saluran, seperti saluran irigasi, agar tidak longsor. Sampai permintaan pelatihan untuk pengemasan produk UMKM.
” Ya rata rata apa yang diminta mereka ya harus dibenahi, walaupun sekarang sudah sangat-sangat mudah. Jadi kelompok tani ternyata ada persoalan. Pembagian pupuk tidak sesuai dengan RDKK ( Rencana Definitif Kebutuhan Krlompok) untuk sarana produksi pertanian yang merupakan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dan alat pertanian yang disusun oleh kelompok tani melalui musyawarah. Yang kedua tidak sesuai artinya dikurangi jatahnya. Kalau dulu malah parah. Sekarang sudah lebih baik karena akses pupuk sangat-sangat mudah, semua dapat.” kata politisi perempuan Gerindra ini.
” Meskipun pengajuan pupuk subsidi berdasarkan list Cuma, lagi-lagi memang harus ada pengawalan yang baik. Karena kelompok tani ternyata ada juga yang mengurangi jatahnya para anggota kelompok tani. Tidak sesuai dengan RDKK. ” tambahnya.
“Ternyata bantuan pupuk yang didistribusikan diterima, cuma dijual yang lain. Yang harusnya dapat 4 gental, dia cuma dapat 1. Karena itu berarti sudah menyalahi aturan. Terus soal infrastruktur, ada permintaan-permintaan dari wilayah Pule dan Ngrogoli. Kemudian yang lainnya lebih kepada alsintan. Yakni combine harvester untuk alat mekanis moderen. Combine harvester merupakan mesin yang paling lengkap karena dapat melakukan pemotongan, perontokan, dan pembersihan gabah sekaligus . Ada beberapa yang mereka tidak punya lahan, kesulitan, kan sekarang harus bikin gerei. Harus di 2025 akhir ini harus sudah finish. karena awal 2025 dibangun.
” Nah, itu ternyata juga ada beberapa yang tidak punya titik karena mungkin desanya kecil ya. Ada juga soal pendidikan tetapi pada insentif kepada guru-guru swasta. Kalau soal PIP Saya meng-cut ya, karena bukan wewenang kami tapi tanahnya pusat. Kami hanya fokus apa yang menjadi wewenngg DPRD Jatim, ” ujarnya.
Dijelaskannya lebih lanjut bahwa permintaan yang paling banyak terfokus pada permintaan pupuk sama pembangunan jalan rabat dan bantuan l alsintan yang tetap paling banyak dibutuhkan.
“Jadi reses di 6 titik itu semuanya mengaspirasikan tiga hal itu. Kalau Al-Sintan itu prioritas yang apa yang diajukan? Kebanyakan mereka itu pengennya itu kayak reaper, binder, dan combine harvester untuk alat mekanis modern. Combine harvester merupakan mesin yang paling lengkap karena dapat melakukan pemotongan, perontokan, dan pembersihan gabah sekaligus.” jelasnya.
Juga pengajuan pembuatan plengsengan itu yang dibutuhkan karena sering terjadi penyempitan dan erosi. Fungsi plengsengan adalah penahan tanah untuk mencegah longsor, pengendali aliran air untuk mencegah banjir dan erosi, serta peningkat stabilitas untuk jalan dan bangunan. Fungsi lainnya termasuk mengoptimalkan penggunaan lahan, memperlancar aliran sungai,
” Dari pelaku UMKM ada permintaan bagaimana mengurus sertifikasi halal karena ternyata dibutuhkan banget . UMKM itu penggerak untuk produk snack seperti keripik tales, dan lain lain. Mereka pengen dibantu dari mulai pembuatan NIP yang mayoritas sudah punya . Permodalan pasti, PIRT-nya, terus kemudian sertifikasi halalnya Jadi pengen didampingin terus, karena kemarin sudah kita dampingin waktu pembuatan NIB.”ujarnya.
Kebetulan UMKM yang menjadi binaannya berasal dari wilayah Kabupaten Kediri.
“Saya bawa ini masih tingkat desa. Sudah punya produk tapi memang belum pernah mendapatkan pendampingan. Ada yang sudah hanya skala NIB, pemasaran belum, hanya sekitar wilayah itu saja, Saya tidak bisa mengetahui ini. Kalau sekebupatan sendiri atau sewilayah. Tidak, karena mungkin konsen saya beda ya. makanya UMKM itu nggak banyak saya. Jadi sekitar Ada di bawah 100.
“Pelatihan digitalisasi dengan megandeng Dinas Koperasi untuk para pelaku UMKM. Pelatihan bagaimana soal penggunaan QRIS itu. Pelatihan selama 3 hari . Yang mengajarkan metode pembayaran cashless QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ,” pungkasnya. ( nora)