Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memaparkan visi misi, serta program prioritas pembangunan Kota Surabaya periode 2025-2030 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya. Pemaparan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (3/3).
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Asisten 1 Setdaprov Jawa Timur Benny Sampirwanto, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Bupati Sidoarjo Subandi, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, beserta jajaran Forkopimda Kota Surabaya.
Ia mengatakan, terdapat tujuh program prioritas pembangunan dalam periode 2025-2030. Pertama adalah mengurangi kemiskinan, kedua mengurangi pengangguran, ketiga mengurangi angka kematian ibu (AKI). Keempat mengurangi angka kematian bayi (AKB), kelima mengurangi angka stunting, keenam meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan ketujuh menurunkan angka gini rasio.
“Tujuh program prioritas itu dapat dicapai dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, kualitas dan akses pendidikan – kesehatan, pertumbuhan ekonomi kreatif, serta performa birokrasi berbasis digital,” kata Eri.
Ketujuh program itu, diwujudkan dalam visi Transformasi Surabaya menuju Kota Dunia yang Maju Humanis dan Berkelanjutan yang kemudian dijabarkan dalam lima misi. “Misi pertama, mengakselerasi transformasi pengembangan sektor ekonomi unggulan. Misi kedua, mempercepat transformasi penciptaan SDM unggul & berkarakter. Misi ketiga, mempercepat transformasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar dia.
Misi keempat, memantapkan ketahanan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan misi kelima adalah harmonisasi sosial masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
“Program kita, tujuh itu untuk menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dan selaras dengan Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur. Kita juga akan menyusun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menyesuaikan dalam enam bulan ke depan, sesuai dengan RPJM Nasional visi misi presiden dan visi misi gubernur,” tuturnya.
Eri juga memaparkan rincian kebutuhan anggaran untuk pembangunan atau tantangan pengelolaan fiskal. Seperti mengenai penanganan banjir di Surabaya, terdapat 3.764 usulan pekerjaan dengan 90 persen di antaranya merupakan usulan skala kampung, dengan anggaran mencapai Rp 9,6 triliun.
“Bagaimana pemerintah berdampingan dengan masyarakat sehingga kita minta semuanya. Setelah itu, untuk JLLB dan JLLT sebanyak Rp 9,3 triliun. Bopda untuk SD-SMP Rp 2,5 triliun, menuntaskan kemiskinan membutuhkan anggaran Rp 1,5 triliun,” paparnya.
Wali Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu mengungkapkan, anggaran pemkot senilai Rp 12 triliun tidak cukup jika hanya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Surabaya. Sebab, ia menyebutkan, pemkot memiliki skala prioritas yang harus dikerjakan selama lima tahun ke depan.
Oleh karena itu, dalam periode kedua ini, Eri berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan. “Contoh RPJMD membangun diversi Gunungsari, Banyurip – Gresik sampai tahun 2026. Lalu pembangunan jalan Wiyung, dan pembangunan rumah sakit, ini prioritas saya yang tidak bisa dikerjakan di periode pertama karena pilkada serentak yang maju dua tahun,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan bahwa rapat paripurna ini diagendakan khusus untuk mendengarkan pidato Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, yang juga dihadiri secara langsung oleh bupati Sidoarjo, bupati Gresik, bupat Bangkalan, serta para Forkopimda di Kota Surabaya.(dan)