Surabaya. NEODEMOKRASI. COM. Usai memimpin Sidang Paripurna DPRD Jatim pada Kamis, 23 Januari 2025., Wakil Ketua DPRDJatim dari Fraksi Golkar Blegur Prijanggono SH menyatakan dari pandangan umum yang disampaikan bisa diambil kesimpulan bahwa banyak fraksi-fraksi yang menanyakan kinerja BUMD di Jatim yang kurang optimal.
“Tentunya menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam berkaitan dengan mengkaji ulang. Ya, nanti kan Komisi akan mengundang para BUMD itu yang kiranya optimalisasi kurang. Baru kita tahu mana yang nanti kurang, sehingga kita akan memberikan catatan atau referensi kepada provinsi untuk mengevaluasi BUMD yang targetnya kurang ” ujar politisi Partai Golkar ini.
Lebih lanjutd itambahkannyaa bahwa hari ini Jatim sudah kehilangan pendapatan asli daerah dari sisi PKP ( Penghasilan Kena Pajak) , sehingga sisi lain itu harus digali untuk bisa menambah.
Mengacu wacana Mendagri yang meminta dan membubarkan BUMD yang tidak produktif. Blegur juga menyampaikan bahwa keputusan yang diambil tidak bisa serta merta membubarkan begitu saja.
“Ya, jelas ini kan mendagri pun ini atas arahan Bapak Presiden artinya optimisasi atau efisiensi. Pengertian efisiensi ini kan tentunya melihat bahwa ini BUMD yang kurang optimal, tentunya harus diefisiensikan, sehingga biaya-biaya operasionalnya juga bisa menekan . untuk kepentingan yang lebih lain.’ jelasnya.
Lebih lagi adalah bagaimana ini menolong Pak Presiden ini kan, sebenarnya untuk makan gratis anak-anak. Sehingga masih ada korelasi, sehingga semua operasional yang berkaitan dengan pemerintahan maupun badan usaha milik daerah tentunya yang menguntungkan mungkin lebih baik. Tapi bila tidak menguntungkan mungkin saran kami ya mengevaluasi kembali dua yang tersebut.
Terkait soal salah satu perusahaan BUMD, perusahaan daerah air bersih, BDAB, sampai sekarang ini setiap tahunnya selalu berhutang, punya hutang selalu menunggak terus di sisi lain. Petinggi-petingginya dikritisi, enggak punya kreatifitas karena urusan air ini kan urusan publik, kebutuhan dan lain-lain. Gimana rupanya?
“Kalau memang kondisinya seperti itu, menjadi catatan provinsi, Akad ok ini kan mencari profit untuk penambahan PAD. Sehingga kalau akadnya itu merugi, menjadi merugi, maka konsekuensinya harus ada evaluasi. Evaluasi itu macam-macam. Kalau meruginya berlebihan, ya ditutup. Kalau begitu karena manajemennya diganti, tapi yang jelas hari ini kan berkait dengan BUMD keseluruhan, khususnya yang air tentunya itu kan kebutuhan pokok masyarakat berkaitan dengan modal.”jelasnya.
“Saya rasa semangat BUMD dalam hal mencari profit itu tentunya konsekuensinya ideal, Bisa memodali dalam arti memutar modal yang hari ini modal tersebut banyak dari pemerintah provinsi. Dengan penambahan modal ya tentunya progres harus jelas dulu progresnya bagaimana. Kalau progresnya bagus tentunya pemerintah provinsi ya harus memberikan masukan tambahan modal. Tapi kalau bukan perkara modal tapi perkara manajemen atau perkara resiko bisnisnya memang kurang bagus ya tentunya bukan hal terlalu signifikan terkait dengan modal tersebut.” Ujar politisi Gokar ini.
Betul, apakah memang proyek Umbulan atau Sitem enyediaan Air Minum Regional Umbulan yang melayani lima kabupaten sampai Gersik itu belum untung. Meski begitu, pihaknya mengaku masih belum melihat terlalu detail, tapi yang jelas hal tersebut tentunya sebelumnya dirancang dengan sesuatu yang bagus dan pasti menghasilkan profit, selain manfaatnya pasti ada profitnya disana. Setiap usaha ini kan apalagi usaha milik daerah ini kan pertama berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, badan usaha milik daerah ini pasti usaha yang berkaitan dengan akadnya dalam menambah pendapatan daerah. Sehingga kalau di dalamnya usaha tersebut merugi atau kurang bagus ya tentunya, jadi kita mulai dari awal apakah ini manajemennya atau kalau memang salah melaksanakan usahanya. Memang setiap usaha itu kan ada pasang surut, tetapi kalau usaha milik daerah ini tentunya kalau ngomong rugi itu harusnya sedikit, kecil harusnya.
“Karena ini kan beda dengan kita melaksanakan usaha-usaha yang swasta seperti BUMN atau kita ambil contoh seperti BUMD di DKI. Itu tidak ada BUMD yang merugi selalu profit. Bagus, bahkan bisa menyaingi BUMN di DKI. Jadi artinya apa? Manajemennya bagus, strategi pemasarannya bagus, strategi bisnisnya bagus. Tentunya kan kalau BUMD ini kan pasti ditunjang oleh sisi pemerintahan. Harusnya profit.” Jelasnya.
“Ya, saya rasa Gubernur terpilih ini kan tentunya Gubernur yang sudah kedua kali. Tentunya nanti Gubernur, tentunya akan lebih bisa belajar dari lima tahun yang lalu. Berarti BUMD yang mana yang kurang sehat, BUMD yang mana yang sehat. Yang kurang sehat tentunya harus dievaluasi kembali, yang sehat harus didukung kembali” tutup pria yang juga menjabat Bendahara DPD Partai Golkar Jatim inj. *