Sidoarjo, NEODEMOKRASI.COM – Jaringan Organisasi Masyarakat Nusantara (Joman) Kabupaten Sidoarjo bakal terus mengawal kebijakan prorakyat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya program penanganan luapan lumpur di Sidoarjo.
Di antara program penanganan luapan lumpur Sidoarjo, terdapat ganti rugi sejumlah bangunan terdampak lumpur yang hingga kini belum terealisasi. “Kami berharap program ini segera diwujudkan karena ditunggu warga terdampak,” cetus Ketua DPC Joman Sidoarjo Hadi Putranto, Selasa (27/4).
Kata Hadi Putranto, pembangunan tiga bangunan sebagai ganti rugi terdampak lumpur, belum terwujud hingga saat ini. Yakni, pembangunan gedung asrama Nurul Azhar, Masjid Baitul Khamdi dan gedung SMK Nusantara.
Hadi Putranto menjelaskan, proyek pembangunan tiga bangunan itu dibiayai dana APBN dan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).
Hadi menambahkan, pembangunan tiga bangunan itu sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2019. Namun entah kenapa belum direalisasi hingga kini. “Padahal bangunan itu dibutuhkan warga sekitar,” tegas Tanto, panggilan karib Hadi Putranto.
Tanto pun berharap kebijakan-kebijakan prorakyat yang digariskan Presiden Jokowi. Termasuk penanganan masalah sosial akibat luapan lumpur di Sidoarjo, diimplementasikan jajaran di bawahnya. Sehingga kebijakan prorakyat itu bisa bermanfaat bagi masyarakat bawah.
Tanto menyebut, pembangunan tiga bangunan tersebut, total anggaran yang disediakan sekitar Rp 16,5 miliar. Rinciannya untuk gedung asrama Nurul Azhar Rp 9,5 miliar, Masjid Baitul Khamdi Rp 3,9 miliar dan gedung SMK Nusantara Rp 3,1 miliar.
Ditambahkan Tanto, Joman Sidoarjo juga berharap sejumlah lahan di kawasan lumpur bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan warga sekitar. Misalnya untuk perkebunan dan budidaya ikan. “Dikerjakan warga terdampak dan hasilnya untuk warga terdampak juga,” pungkas Tanto. (dan)