Sidoarjo. NEO DEMOKRASI. COM. RAPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2026 yg senilai Rp 5,13 triliun, turun dari nilai Rp5,94 triliun pada 2025. Hal ini menuai berbagai kritik tajam dari beberapa fraksi DPRD Kabupaten Sidoarjo, di antaranya Golkar, Demokrat- NasDem, Gerindra NasDem dan Fraksi PKS-PPP.
Gerindra melalui juru bicaranya Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo H. Achmad Muzayin Syafrial.menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2026 Pemkab Sidoarjo dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Terutama dalam hal ketahanan pangan dan infrastruktur publik. Hal ini menunjukkan melemahnya fokus pembangunan sektor produktif.
“Penurunan belanja modal sekitar 36,69 persen ini mencerminkan pelemahan arah pembangunan. Padahal belanja modal seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama di bidang ketahanan pangan dan infrastruktur publik,” ujarnya .
Sementara juru bicara Fraksi Golkar DPRD Sidoarjo, Wahyu Lumaksono melontarkan kritik tajam terhadap postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026 yang dinilai tidak berpihak pada sektor vital.
Anggota komisi B, DPRD Kabupaten Sidoarjo, Wahyu Lumaksono, juga menuding Pemkab Sidoarjo melanggar amanat konstitusi karena alokasi anggaran pendidikan hanya sebesar Rp954 miliar atau 18,6 persen dari total belanja daerah Rp5,13 triliun. Angka ini berada di bawah ketentuan minimal 20 persen sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945.
Fraksi Golkar juga menyoroti ketimpangan belanja antar sektor. Wahyu menilai anggaran untuk kegiatan non-prioritas justru meningkat, sementara layanan dasar publik dipangkas.
Golkar mendesak Pemkab menyusun grand design penanganan banjir terpadu dan mengadopsi skema Insentif Kinerja Ekologi (IKE) sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Lain halnya Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaian pandangan umumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat–NasDem, Muh Zakaria Dimas Pratama, menekankan pentingnya sikap optimistis namun tetap berhati-hati (prudent) dalam merancang dan melaksanakan struktur keuangan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang selama ini kerap menjadi sorotan.
“Track record kita dalam urusan SiLPA sering disorot. Kita punya sumber daya keuangan yang besar, tapi sering kesulitan dalam pelaksanaannya,” imbuhnya.
“Status Sidoarjo sebagai daerah penyangga Surabaya semestinya menjadi potensi besar untuk mengoptimalkan PAD. Namun dibutuhkan pembaruan database perpajakan, peningkatan kemudahan sistem pembayaran, dan penguatan modal sosial antara pemerintah dengan wajib pajak,” jelasnya.
Berbeda dengan pandangan umum yang disampaikan fraksi PKS-PPP terkait RAPBD 2026
“Posisi kami sama dengan fraksi lain dalam hal potensi penurunan pendapatan dalam APBD 2026, namun dalam hal ini kami memahami alasan penurunan pendapatan itu karena itu kami meminta pemkab untuk mengkaji secara akademis potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi yang selama ini belum dioptimalkan juga terkait penyelesaian piutang daerah yang masih cukup tinggi.”ujar Ir H Afdhal Muhammad Ihsan, MS.c, ketua Fraksi PKS- PPP DPRD Kabupaten Sidoarjo.
Lebih lanjut pihaknya juga meminta bahwa rencana efisiensi yang akan diterapkan pemkab dalam kegiatan- kegiatan OPD tidak sampai menurunkan kualitas layanan publik.
“Selanjutnya kami meminta pemkab untuk mengevaluasi proses pengadaan barang dan jasa sehingga proyek proyek seperti pembangunan RS Sedati atau rehabilitasi alun-alun Sidoarjo yang molor dan pada akhirnya tentu akan berdampak pada pembengkakan biaya dan mengganggu pelayanan publik dapat dihindari ” taubah politisi PKS ini.
“Harapannya tentu dapat semakin memperbaiki kualitas pelayanan publik pemerintah Kabupaten Sidoarjo.” pungkasnya. (nora)