
Surabaya, NEODEMOKRASI.COM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur menggelar rapat koordinasi teknis bidang kesehatan masyarakat, di Surabaya, Senin-Selasa (23-24/6). Rapat tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi antara pemprov dengan kabupaten atau kota dalam percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) atau Angka Kematian Balita (AKB) dan stunting.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Jawa Timur sebesar 14, persen, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2023, yakni 17,7 persen. Angka tersebut juga menduduki peringkat 2 terbaik nasional.
“Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Gubernur Khofifah atas bimbingannya selama ini sehingga Jawa Timur berhasil meraih peringkat 2 terbaik nasional dalam menurunkan prevalensi stunting serta berhasil menurunkan AKI/AKB di Jawa Timur pada tahun 2024,” ungkap Kepala Dinkes Jatim Erwin Astha Triyono saat membuka kegiatan tersebut, Senin (23/6).
“Tidak lupa, kami juga sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kabupaten-kota di Jawa Timur atas kinerja terbaik dalam program percepatan penurunan stunting tahun 2024. Harapan selanjutnya adalah menjaga semangat dan komitmen bersama untuk melanjutkan upaya percepatan penurunan stunting di tahun 2025,” tambah Erwin.
Berdasarkan analisa capaian intervensi spesifik stunting pada balita, lanjut Erwin, faktor yang mempengaruhi penurunan atau kenaikan angka stunting pada balita belum diketahui secara pasti.
Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Dinkes kabupaten atau kota bahwa AKI di Jawa Timur tahun 2024 berhasil turun dibanding tahun 2023, yakni dari 93,34 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 82,56 per 100.000 kelahiran hidup. Namun tetap memerlukan upaya percepatan penurunan AKI agar mencapai target nasional 77 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2029.
Sedangkan, untuk tren kematian AKB di Jatim tahun 2024 berhasil turun dibanding tahun 2023. Yakni dari 7,79 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 6,72 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian masih perlu upaya secara maksimal tetap diperlukan untuk mempercepat penurunan AKB di Jawa Timur.
“Salah satu upaya yang perlu dioptimalkan dalam mencegah kematian ibu di Jawa Timur adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),” kata Erwin.
Melalui program ini diharapkan ibu hamil di suatu wilayah dapat dilakukan pemetaan secara dini terhadap terjadinya potensi 3 keterlambatan. Di antaranya keterlambatan ke-1 adalah di tingkat masyarakat (menolak pengobatan, menyembunyikan kehamilan, kehamilan tidak diinginkan, dan lain-lain). Keterlambatan ke-2 adalah hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan (wilayah terpencil, tidak mempunyai jaminan kesehatan, dan lain-lain). Sedangkan keterlambatan ke-3 adalah ibu hamil risiko tinggi yang harus mendapatkan ANC yang sesuai standar di fasilitas kesehatan.
“Dinkes Jatim juga telah membuat beberapa inovasi yang bertujuan untuk mencegah kematian Ibu, antara lain Aplikasi Bunda Anak Impian (Buaian) dan e-Detik (Deteksi Ibu Hamil Risiko Tinggi),” kata Erwin.
Kedua aplikasi tersebut menggunakan metode self assessment. Artinya ibu hamil dapat melakukan skrining secara mandiri terkait kondisi kehamilannya. Jika terdeteksi risiko tinggi harapannya secara aktif mendatangi petugas kesehatan untuk diperiksa. Setelah itu dilanjutkan dengan pemantauan kondisi kehamilannya setiap minggu secara mandiri dengan mengisikan keluhan yang dirasakan selama kehamilan melalui aplikasi tersebut.
Harapannya, pendamping ibu hamil memastikan bahwa jika ada keluhan, maka ibu hamil harus segera dilakukan pemeriksaan kesehatan sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan. “Kami berharap, aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat di Jawa Timur,” pungkas Erwin.(dan)
